Transjakarta Usulkan Kenaikan Subsidi 90 Persen

Transjakarta mengusulkan kenaikan subsidi 90% untuk tahun depan.

Operator bus milik kota PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan mengajukan kenaikan lebih dari 90% subsidi Subsidi Layanan Umum (PSO) tahun depan karena rencana perbaikan layanan dan untuk mengakomodasi program OK Trip.

Direktur Utama perusahaan, Budi Kaliwono, mengatakan PSO akan menutup biaya operasional dan produksi, serta meningkatkan jumlah rute dan bus sekaligus mengakomodasi program OK Trip Gubernur Anies Baswedan, yang mengintegrasikan sistem pembayaran antara Transjakarta dan moda transportasi umum lainnya. .

“Jumlah untuk tahun depan lebih besar karena kami ingin meningkatkan layanan kami. Bukan hanya karena kita menambahkan OK Trip, tapi juga karena kita akan memperluas rute kita dan menambahkan lebih banyak bus, “katanya di gedung dewan pada Selasa seperti dilansir beritajakarta.com.

Budi mengatakan jumlah PSO meningkat setelah mempertimbangkan target jumlah penumpang, yang meningkat menjadi 212 juta orang tahun depan dari 145 juta tahun ini.

Dia mengatakan tahun ini subsidi untuk PSO adalah Rp 1,7 triliun, dengan penyerapan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun pada akhir tahun.

Dia menambahkan, saat ini, tarif untuk setiap perjalanan adalah Rp 11.000. Namun, penumpang hanya perlu membayar Rp 3.500 untuk setiap perjalanan berkat subsidi.

Cinta Mega, anggota Komisi C DPRD DKI yang mengawasi keuangan, meminta Transjakarta untuk menghitung ulang angka tersebut sehingga bisa sesuai dengan jumlah penyerapan anggaran.

“Jumlahnya Rp 3,3 triliun cukup tinggi, jadi mereka harus menghitung ulang setiap detail agar anggarannya efisien,” katanya.

Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kampanyennya memang mengatakan akan menggunakan OK Trip yaitu kartu dengan satu harga untuk layanan transportasi publik Jakarta. Ini akan memudahkan warga Jakarta yang berpergian dengan menggunakan Transjakarta.

Dengan satu harga ini juga diharapkan masyarakat Jakarta untuk lebih memilih beralih ke transportasi-transportasi publik seperti halnya Transjakarta.

Anies-Sandi Dinilai Kurang Transparan Untuk Birokrasi

Berbeda dengan birokrasi transparan yang dijanjikan dalam kampanye gubernur mereka, Gubernur DKI baru, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno sejauh ini tampaknya menerapkan sistem birokrasi tertutup, yang membatasi akses media massa untuk kegiatan mereka di Balaikota.

Sebelumnya, selama masa jabatan 2012-2017, mantan gubernur Joko  Widodo atau Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat mengizinkan wartawan dari berbagai organisasi media massa untuk mewawancarai mereka di hampir setiap tempat di gedung tersebut, termasuk di depan mereka untuk masing-masing kantor.

Namun saat ini, sebagian besar sesi wawancara hanya diizinkan dilakukan di aula utama gedung yang disebut Balairung. Lusinan wartawan yang hadir di balai kota harus menunggu Anies dan Sandiaga di aula utama konferensi pers.

Ini membatasi kemampuan wartawan untuk mencari tahu siapa yang mengunjungi gubernur dan wakil gubernur, dan juga untuk mempelajari topik apa yang sedang dibahas.

Berbagai pertemuan, yang biasanya terbuka untuk media, seperti pertemuan anggaran dan rapat hingga kepala kepala badan usaha milik negara, kini tertutup untuk umum.

Sandiaga mengatakan bahwa dia telah melarang para wartawan melakukan wawancara di depan kantornya karena latar belakangnya tidak cukup bagus untuk dipajang di televisi. “Wawancara dilakukan di Balairung karena latar belakangnya cukup bagus untuk dipajang di televisi,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, wartawan dilarang mengikuti pertemuan untuk menciptakan atmosfir yang lebih teratur.

“Semakin tertibnya suasana, semakin terkonsentrasi peserta rapat,” kata Dian.

Mungkin ini hanya beberapa perubahan yang terjadi untuk hal kecil, namun tentu saja ini membuat pewarta yang sudah terbiasa untuk mengambil berita dari segala tempat di Balai Kota sedikit demi sedikit semakin sulit untuk melihat lebih dekat tentang segala sesuatu seperti birokrasi di Jakarta yang sebelumnya diterapkan oleh Gubernur sebelumnya.

Menteri Susi Akan Museumkan Kapal Asing Yang Ditangkap

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki rencana untuk kapal asing yang melanggar kedaulatan Indonesia. Rencananya kapal berbendera asing yang ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia karena pelanggaran penangkapan ikan di perairan negara tersebut akan dijadikan sebagai museum.

Menteri Susi mengungakapkan rencananya dengan 10 kapal asing yang ditangkap karena melanggar daerah kedaulatan Indonesia segera dimuseumkan.

Salah satu kapal asing yang akan ditampilkan adalah Silver Sea 2, kapal raksasa berbendera Thailand dengan bobot 2.285 tonase kotor (GT).

“Ini akan menjadi bukti nyata [praktik perikanan ilegal yang merajalela di Indonesia] jika ada pihak yang menuduh Menteri Susi telah berbohong tentang keberadaan kapal asing yang mengeksploitasi ikan di perairan Indonesia]. Ini semoga bisa membuka mata rakyat Indonesia, “kata menteri seperti dikutip kompas.com, Jumat.

Kementerian tersebut memiliki kapal penangkap ikan yang tenggelam dalam patroli lautnya. Susi telah memutuskan untuk mengubah kapal raksasa tersebut menjadi museum yang akan dibuka untuk umum.

Ini bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha bersama untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

“10 kapal ini mewakili beberapa negara yang berbeda. Mereka akan ditampilkan untuk memberi bukti kepada orang-orang kita tentang praktik penangkapan ikan ilegal secara terus menerus di negara kita. Jika kita tenggelamkan semuanya, tidak akan ada bukti. Orang akan mengatakan bahwa ‘pendeta dan satgas 115 berbohong’, “kata Susi, merujuk pada unit kementerian yang ditugaskan untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

Sejak menjadi Menteri, Susi Pudjiastuti memang kerap memperlihatkan hasil kerjanya yang mengkandangkan kapal-kapal asing liar yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Ini tentunya memang sangat merugikan, karena sumber daya alam bawah laut Indonesia yang kaya raya dicuri oleh kapal-kapal asing yang sering masuk tanpa izin resmi kepada pihak berwenang Republik Indonesia.

JK Tolak Usulan Pembentukan Densus Antikorupsi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pada hari Selasa bahwa Polisi Nasional seharusnya tidak membentuk densus antikorupsi, karena pasukan tersebut telah mengusulkan kepada anggota parlemen.

Kalla mengatakan, negara harus fokus pada optimalisasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta unit antikorupsi yang ada di kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Dengan KPK, sudah cukup, faktanya, polisi sudah memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi. Bukan berarti mereka membutuhkan tim baru untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kami harus fokus pada KPK dan Dukung itu, “kata Kalla di kantornya pada hari Selasa seperti dikutip antaranews.com.

Rencananya untuk membentuk densus tersebut telah didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepolisian Nasional telah mengusulkan alokasi sebesar Rp 2,6 triliun dari anggaran negara untuk membentuk densus antikorupsi ini.

Sekitar Rp 768 miliar untuk upah 3.560 personil, Rp 359 miliar untuk tugas penyidikan dan Rp 1,55 triliun untuk peralatan dan fasilitas.

Rencana kepolisian tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena hal itu menjadi bagian dari “agenda politik” untuk merongrong KPK.

Kepala Polisi Nasional Jenderal Tito Karnavian mengatakan dia menginginkan agar densus memiliki kewenangan yang sama dengan KPK. Badan antigraft saat ini memiliki kekuatan investigasi dan penuntutan, sementara polisi hanya dapat melakukan penyelidikan, penuntutan harus diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Tito mengatakan akan menguraikan rencana kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Rencana pembentukan densus antikorupsi kepolisian ini sendiri menimbulkan pro dan kontra. KPK sendiri yang saat ini merupakan lembaga paling berwenang dalam penanganan korupsi tidak berkeberatan dengan adanya rencana dalam pembentukan densus antikorupsi yang akan berada dibawah kepemimpinan kepolisian Indonesia.

3 Orang Ditangkap di Bogor Terkait Peredaran Uang Palsu

Polisi di Bogor, Jawa Barat, telah menangkap tiga orang karena diduga mendistribusikan uang palsu.

Orang-orang kebanyakan menggunakan uang palsu saat berbelanja di malam hari, kata juru bicara Polisi Depok Adj. Kawan Sutrisno.

Ketiga pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Bayu Saputra, 22, Achmad Agus Ardian, 36, dan Hari Hariyanto alias Ombeng, 30, ditangkap setelah Bayu berbelanja di sebuah toko kelontong di Jl. Argo Raya di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Senin malam.

“Pemilik toko, Dedi Rachmat, mencurigai tagihan sebesar Rp 50.000 yang diajukan Bayu,” kata Sutrisno, Selasa.

Dedi melaporkannya ke polisi, yang kemudian menangkap Bayu beberapa jam kemudian. Ini menjadi kasus yang cukup jadi perhatian karena peredaran uang palsu ini meresahkan masyarakat.

Setelah mempertanyakan tersangka, polisi menangkap Achmad dan Hari saat mereka berbelanja di sebuah toko kelontong di Jl. Raya Bambu Kuning, juga di Bojong Gede.

“Tersangka melakukan tindakan di malam hari sehingga uang palsu tidak dikenali,” kata Sutrisno seperti dikutip kompas.com.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa setelah sebuah serangan polisi di rumah mereka, para pejabat menyita 13 Rp 50.000 uang kertas, lima uang kertas $ 10.000 dan sepuluh bundel Euro sebesar € 1 juta.

Para tersangka mengatakan bahwa mereka membeli uang palsu dari seorang pria yang diidentifikasi hanya sebagai A, yang dicari polisi, tambahnya.

Peredaran uang palsu saat ini memang belum diketahui ada berapa banyak. Meskipun demikian, setiap orang yang meneria uang memang diharapkan mengecek kembali uang tersebut guna memastikan keaslian dari uang yang diterimanya. Bukan hanya kerugian, anda mungkin bisa saja terjebak dan harus berurusan dengan pihak kepolisian apabila menerima uang palsu dalam jumlah besar.

Kini Membuat Paspor Semakin Lebih Mudah

Kantor Imigrasi akan membuat aturan baru guna mempermudah dalam mendaftar untuk mendapatkan passpor Indonesia. Kantor Imigrasi baru-baru ini menerapkan layanan untuk memesan nomor antrian melalui layanan chat ternama, WhatsApp.

Kantor Imigrasi Jakarta Pusat melakukan hal ini sekaligus untuk memperbaiki sistem manajemen pendaftaran yang kadang melonjak dan membuat banyak antrian. Dengan menerapkan sistem ini, antrian panjang dan praktek ilegal diharapkan dapat teratasi.

Kantor Imigrasi mengharapkan dengan menggunakan sistem baru untuk memotong garis panjang dalam antrian dan memudahkan pemohon. Hal ini disampaikan oleh kepala kantor Iimgrasi, Tato Juliadin Hidayawan.

Tato menjelaskan bahwa digitalisasi dapat membantu pelayanan yang ada, juga dapat membantu dalam menghilangkan praktek-praktek ilegal yang kadang terjadi.

Untuk mendapatkan nomor antrian ini, anda dapat langsung mengirimkan pesan kepada nomor yang telah disediakan. Nomor tersebut adalah 0812-9900-4406.

Anda dapat mengirim via whatsApp pada nomor tersebut dan mencantumkan format seperti # Nama # tanggal lahir (tanggal-bulan-tahun) #date of visit (tanggal-bulan-tahun).

Misalkan anda dapat mengirim format menjadi, # Andi # 14021999 # 13072019.

Setelah mengirimkan sesuai format, maka anda akan mendapatkan balasan berupa pemberitahuan kapan muncul.

Pelamar diharuskan menggunakan nomor telepon mereka sendiri untuk melakukan pemesanan, tiba di kantor 30 menit sebelum waktu yang dijadwalkan dan membawa dokumen asli yang diperlukan. Sayangnya, layanan ini hanya berlaku untuk pembuatan atau perpanjangan paspor dan tidak berlaku untuk paspor hilang atau rusak.

Orang yang ingin mendapatkan paspor baru atau memperbarui yang lama biasanya berdiri antrean panjang di kantor sejak dini hari. Perantara sering memanfaatkan situasi dan menjual nomor antrian kepada pelamar.