Transjakarta Usulkan Kenaikan Subsidi 90 Persen

Transjakarta mengusulkan kenaikan subsidi 90% untuk tahun depan.

Operator bus milik kota PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan mengajukan kenaikan lebih dari 90% subsidi Subsidi Layanan Umum (PSO) tahun depan karena rencana perbaikan layanan dan untuk mengakomodasi program OK Trip.

Direktur Utama perusahaan, Budi Kaliwono, mengatakan PSO akan menutup biaya operasional dan produksi, serta meningkatkan jumlah rute dan bus sekaligus mengakomodasi program OK Trip Gubernur Anies Baswedan, yang mengintegrasikan sistem pembayaran antara Transjakarta dan moda transportasi umum lainnya. .

“Jumlah untuk tahun depan lebih besar karena kami ingin meningkatkan layanan kami. Bukan hanya karena kita menambahkan OK Trip, tapi juga karena kita akan memperluas rute kita dan menambahkan lebih banyak bus, “katanya di gedung dewan pada Selasa seperti dilansir beritajakarta.com.

Budi mengatakan jumlah PSO meningkat setelah mempertimbangkan target jumlah penumpang, yang meningkat menjadi 212 juta orang tahun depan dari 145 juta tahun ini.

Dia mengatakan tahun ini subsidi untuk PSO adalah Rp 1,7 triliun, dengan penyerapan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun pada akhir tahun.

Dia menambahkan, saat ini, tarif untuk setiap perjalanan adalah Rp 11.000. Namun, penumpang hanya perlu membayar Rp 3.500 untuk setiap perjalanan berkat subsidi.

Cinta Mega, anggota Komisi C DPRD DKI yang mengawasi keuangan, meminta Transjakarta untuk menghitung ulang angka tersebut sehingga bisa sesuai dengan jumlah penyerapan anggaran.

“Jumlahnya Rp 3,3 triliun cukup tinggi, jadi mereka harus menghitung ulang setiap detail agar anggarannya efisien,” katanya.

Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kampanyennya memang mengatakan akan menggunakan OK Trip yaitu kartu dengan satu harga untuk layanan transportasi publik Jakarta. Ini akan memudahkan warga Jakarta yang berpergian dengan menggunakan Transjakarta.

Dengan satu harga ini juga diharapkan masyarakat Jakarta untuk lebih memilih beralih ke transportasi-transportasi publik seperti halnya Transjakarta.

Anies-Sandi Dinilai Kurang Transparan Untuk Birokrasi

Berbeda dengan birokrasi transparan yang dijanjikan dalam kampanye gubernur mereka, Gubernur DKI baru, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno sejauh ini tampaknya menerapkan sistem birokrasi tertutup, yang membatasi akses media massa untuk kegiatan mereka di Balaikota.

Sebelumnya, selama masa jabatan 2012-2017, mantan gubernur Joko  Widodo atau Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat mengizinkan wartawan dari berbagai organisasi media massa untuk mewawancarai mereka di hampir setiap tempat di gedung tersebut, termasuk di depan mereka untuk masing-masing kantor.

Namun saat ini, sebagian besar sesi wawancara hanya diizinkan dilakukan di aula utama gedung yang disebut Balairung. Lusinan wartawan yang hadir di balai kota harus menunggu Anies dan Sandiaga di aula utama konferensi pers.

Ini membatasi kemampuan wartawan untuk mencari tahu siapa yang mengunjungi gubernur dan wakil gubernur, dan juga untuk mempelajari topik apa yang sedang dibahas.

Berbagai pertemuan, yang biasanya terbuka untuk media, seperti pertemuan anggaran dan rapat hingga kepala kepala badan usaha milik negara, kini tertutup untuk umum.

Sandiaga mengatakan bahwa dia telah melarang para wartawan melakukan wawancara di depan kantornya karena latar belakangnya tidak cukup bagus untuk dipajang di televisi. “Wawancara dilakukan di Balairung karena latar belakangnya cukup bagus untuk dipajang di televisi,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, wartawan dilarang mengikuti pertemuan untuk menciptakan atmosfir yang lebih teratur.

“Semakin tertibnya suasana, semakin terkonsentrasi peserta rapat,” kata Dian.

Mungkin ini hanya beberapa perubahan yang terjadi untuk hal kecil, namun tentu saja ini membuat pewarta yang sudah terbiasa untuk mengambil berita dari segala tempat di Balai Kota sedikit demi sedikit semakin sulit untuk melihat lebih dekat tentang segala sesuatu seperti birokrasi di Jakarta yang sebelumnya diterapkan oleh Gubernur sebelumnya.