Dokter Telah Mengizinkan Setya Novanto Diperiksa

Pembicara DPR Setya Novanto akhirnya dapat diinterogasi sebagai tersangka korupsi segera setelah dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan bahwa kondisi kesehatan ketua Partai Golkar telah membaik, kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Pengumuman tersebut dilakukan setelah penyidik ​​KPK dan seorang dokter mengunjungi Setya di Rumah Sakit Premier di Jatinegara, Jakarta Timur, dan mendapat penjelasan dari dokter yang telah mengawasi politisi tersebut.

“Intinya, menurut dokter, apakah itu pertanyaan dari Setya, sekarang bisa dilakukan,” kata Febri pada hari Rabu seperti dikutip kompas.com.

Setya telah ditunjuk sebagai tersangka dalam kasus e-KTP profil tinggi, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun (US $ 175 juta). Dia diduga memainkan peran penting dalam rencana untuk menipu dana yang dialokasikan untuk proyek tersebut.

Dia sebelumnya telah melewatkan dua panggilan KPK untuk diinterogasi sebagai tersangka pada 11 dan 18 September, dengan menyebutkan adanya penyakit.

Namun, KPK tidak menanyai Setya di rumah sakit.

“Kami datang hanya untuk memantau kondisinya. [Setya] sedang tidur saat tim memasuki kamarnya, “kata Febri.

Jantung Setya sudah membaik setelah pemeriksaan kateterisasi dan pemasangan cincin. Tekanan darahnya pun relatif stabil, tambahnya.

Febri mengatakan, hasil kunjungan tersebut akan dilaporkan ke pimpinan KPK. Badan antigraft juga telah memikirkan apakah perlu meminta pendapat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Putin Takin Sanksi Untuk Korut Takkan Mempan

Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia karena baru-baru ini mengadakan uji coba nuklir yang mengaikbatkan gempa hingga ke Jepang. Tentu saja berbagai negara yang berteman dengan Amerika dan PBB terus mengecam percobaan uji coba nuklir Korut ini.

Kim Jong-un yang merupakan pimpinan tertinggi Korea Utara tak menggubris ancaman serta sanksi yang terus dikumandangkan oleh pihak musuh, dan program nuklir yang masih terus dikembangkan oleh negara tersebut masih akan terus dibenahi.

Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa Korut saat ini tidak dapat diganggu dan pastinya akan lebih baik bagi negara itu hanya memakan rumput ketimbang harus menghentikan program nuklirnya. Pernyataan Putin ini dikatakan saat di China dimana sedang berlangsung pertemuan BRICS(Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) di Xiamen, China.

Adapun ancaman-ancaman sanksi ekonomi yang coba dilakukan oleh PBB dan Amerika terhadap Korut menurut Putin tidak akan mempan. Mengajak Korut untuk berunding dalam masalah menghentikan program nuklir negara tersebut bagi Putin merupakan hal yang sia-sia belaka.

Lebih lanjut Putin mengatakan opsi militer untuk menghentikan paksa program nuklir Korut ini pun sangat beresiko tinggi. Putin juga menyoroti langkah sanksi yang salah malah akan membuat kerugian bagi banyak masyarakat yang tidak bersalah.

Amerika sendiri beberapa kali mengatakan akan membalas perbuatan Korut apabila terus mengembangkan program nuklir dan ingin menembakkan roket nuklir ke negara Amerika Serikat. Korea Utara sendiri pada beberapa hari lalu membuat geger lantaran roket nuklir yang dilancarkan melewati wilayah Hokkaido, Jepang dan alarm nuklir pada negara itu berbunyi dan sempat menimbulkan ketakutan pada warga sekitar.

Donald Trump sendiri mengatakan tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Korut apabila langkah itu perlu diambil. Trump mengingatkan kepada Korut untuk tidak mencari gara-gara dan memulai peperpangangan yang akan menimbulkan kekacauan di dunia.

Partai Demokrat Belum Tentukan Sikap Putaran 2 Pilgub DKI

Partai Demokrat Belum Tentukan Sikap Putaran 2 Pilgub DKI

Kekalahan telak paslon Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta sudah pasti membuat pukulan yang telak bagi partai pengusungnya yaitu Partai Demokrat, partai yang didirikan oleh mantan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat jugalah yang menjadi mesin partai dalam memenangkan SBY dalam Pemilu sebelumnya. Tapi tahun ini, Partai Demokrat bukan lagi partai penguasa pemerintahan.

Tentunya dengan jumlah suara 937.955 atau sebesar 17,05 %, pasangan Agus-Sylvi harus rela tidak bisa mengikuti putaran ke-2 dimana paslon Basuki Tjahaya Purnama – Djarot Saiful Hidayat beserta paslon Anies Baswedan – Sandiaga Uno yang maju untuk putaran ke-2. Inipun setelah adanya kepastian bahwa salah satu dari pasangan calon tersebut belum bisa menyentuh perolehan suara diatas 50% untuk pilkada DKI Jakarta 2017.

Langkah apa yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat setelah kekalahan ini? Memang, sempat dikabarkan Partai Demokrat ini kemungkinan besar akan merapat ke paslon Anies-Sandi, pasalnya partai pendukung lainnya seperti PKB, PPP dan PAN memang sudah memulai dukungannya untuk paslon yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS tersebut. Hal ini memang dikatakan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M. Taufik dimana beliau mengatakan jika 3 dari 4 partai pendukung Agus-Sylvi sudah merapatkan barisannya ke dalam koalisi mereka.

Sedangkan menurut M. Taufik lagi, jika Ketua Tim Sukses Agus-Sylvi yaitu Nachrowi Ramli sudah memberikan sinyal-sinyal jika mereka mau bergabung untuk bisa memenangkan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta putaran ke-2 nanti. M. Taufik mengatakan jika dia sudah bertemu dengan Nachrow Ramlii, bahwa ada kesepakatan antar mereka berdua.

Tinggal menunggu keputusan dari SBY sebagai pengambil keputusan. Artinya kita harus menunggu pertemuan antara SBY dengan Ketua Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo sendiri memang sudah mengirimkan surat resmi langsung ke SBY untuk melakukan pertemuan antara mereka. Tentunya untuk membujuk agar Partai Demokrat mau bergabung kedalam koalisi mereka yang diklaim makin kuat sejak kedatangan 3 partai pendukung Agus-Sylvi lainnya.

Partai Demokrat Belum Tentukan Sikap Putaran 2 Pilgub DKI

Tapi benarkah demikian? Karena pendapat berbeda dilontarkan oleh juru bicara dari tim sukses Ahok – Djarot, Ruhut Sitompul yang sangat pesimis jika pernyataan dari M. Taufik itu tidak benar adanya. Terlebih karena Ruhut sangat tahu jika karakter SBY selama ini dimana Pak SBY akan menjadi penyeimbang jika orang yang diinginkan untuk bisa maju harus gagal.  Artinya SBY kemungkinan akan bersikap netral dalam putaran ke-2 Pilkada DKI Jakarta nanti. Jadi kemana Partai Demokrat akan merapat?

RIdwan Kamil Yakin Indonesia Sedang Dirongrong Dari Dalam

RIdwan Kamil Yakin Indonesia Sedang Dirongrong Dari Dalam

Generasi muda Indonesia pada saat ini jangan sampai dirusak oleh paham-pahan ideologi radikal. Hal inilah yang diungkapkan oleh seorang tokoh muda asal Jawa Barat dan juga sekaligus sang walikota kota Bandung, Kang Ridwan Kamil. Lebih lanjut, walikota yang terkenal dengan warganya tersebut mengatakan perlu adanya kampanye-kampanye yang mengedepankan nilai-nilai ke-bhinnekaan agar paham-paham radikal seperti itu tidak akan membuat moral generasi muda Indonesia menjadi rusak.

Dan walikota yang suka memberikan joke-joke dalam akun media sosialnya tersebut sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Taruna Merah Putih (TMP) beserta dengan gerakan Pemuda Ansor yang sudah sering mengampanyekan nilai-nilai luhur Bhinneka disejumlah daerah di Indonesia baru-baru ini. Dalam wawancaranya dengan pihak media baru-baru ini, Ridwan ingin terus bisa mengampanyekan nilai-nilai kebhinnekaan keberagaman ini dengan mengajak kita untuk bersama-sama mewujudkannya.

Terlebih jika beliau sebenarnya sangat mengetahui jika pada sebenarnya, Indonesia pada hari ini mendapat gangguan dari dalam. Jadi bukan gangguan yang berasal dari luar seperti yang diperkirakan oleh banyak pengamat belakangan ini. Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut disela-sela kegiatannya saat menghadiri acara yang digagas oleh TMP bersama pemuda Ansor baru-baru ini dengan tajuk Kirab Kebangsaan “Pancasila Rumah Kita” di lapangan Bintang Fantasi Pamanukan Kab. Subang provinsi Jawa Barat pada hari Sabtu, 4 Maret 2017 kemarin.

Dalam acara kirab kebangsaan tersebut, juga ikut hadir Ketua Umum TMP sendiri, Maruarar Sirait, kemudian hadir juga Yenny Wahid yang merupakan Direktur Wahid Institute dan juga anak dari mantan Presiden Indonesia ke-4, Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita panggil Gus Dur. Selain itu juga hadir banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang memang berasal dari Jawa Barat sendiri. Kirab kebangsaan tersebut sudah pastinya dihadiri oleh ribuan masyarakat Subang yang melihat dari awal acara seperti pawai budaya.

Kemudian walikota yang digadang-gadang untuk maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat pada 2018 mendatang ini mengatakan jika pada saat ini masyarakat Indonesia harus berhadapan kembali dengan politik devide et impera dengan membuat ideologi-ideologi yang ekstrim radikal, terlebih jika kebanyakan berita yang tersebar pada saat ini penuh sekali dengan kebohongan, dimana ujung-ujungya adalah tersebarnya banyak kebencian dibanyak orang.

RIdwan Kamil Yakin Indonesia Sedang Dirongrong Dari Dalam

Dulu, para penjajah tanah air Indonesia menggunakan ini untuk bisa mengalahkan rakyat Indonesia, dan itu terlihat lagi pada saat ini. Lawan!! Itulah ucapan Kang Emil kepada semua elemen generasi muda saat ini. Lawan dengan pikiran, ucapan, tulisan atau bahkan jika perlu lawan dengan fisik untuk siapapun yang mencoba memecah belah kita dan pastinya menganggu Pancasila. Dengan mengadakan kirab seperti ini, Kang Emil berharap para pemuda akan selalu mencintai tanah air Indonesia sampai kapanpun.

Masalah Agama Paslon di Pilkada DKI Jakarta

 

Masalah Agama Paslon di Pilkada DKI Jakarta

Pilkada DKI Jakarta memang selalu berbeda seperi biasanya. Seperti kali ini yang hebohnya sampai membuat dunia luar tahu akan kekisruhan yang terjadi. Terlebih disaat putaran pertama Pilkada DKI Jakarta kemarin dimana banyak partai-partai Islam terlebih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selalu menyerukan agar para pemilih di berada di DKI Jakarta untuk memilih pasangan calon yang mempunyai agama yang sama dengannya.

Artinya PKS meminta para pemilih yang beragama Islam untuk tidak memilih pasangan calon yang bukan muslim. Artinya PKS meminta warga DKI Jakarta untuk tidak memlih pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat untuk bisa menjadi Gubernur diperiode selanjutnya ini. Tapi ada yang aneh dan berbeda jika kita melihat Pilkada yang berlangsung diluar DKI Jakarta. Dimana hal tersebut ternyata sangat jauh berbeda.

Partai-partai Islam tersebut yang berada  didaerah lain justru mengusung pasangan calon kepala daerah yang tidak seiman. Jumlahnya? 22 daerah pemilihan Pilkada serentak 2017 di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang bernama Titi Anggraini menyebutkan jika koalisi-koalisi yang terjadi didaerah selain DKI Jakarta tidak perduli akan perbedaan agama serta berasal dari suku mana pasangan calon yang akan diusungnya agar bisa menang dalam Pilkada kali ini.

Lebih lanjut Titi melihat jika pada intinya sejumlah partai islam tersebut malah lebih mementingkan peluang agar bisa menang secara kontestasi. Contoh bisa diambil dari Pilkada di Papua yang ternyata mendukung calon yang tidak seiman bagi partai-partai Islam didaerah tersebut. Titi juga menegaskan jika ikatan koalisi lokal pada Pilkada 2017 kali ini lebih mengarah agar mereka bisa memenangkan calonnya daripada harus mementingkan agama serta kesukuan.

Lebih lanjut perempuan kelahiran Palembang, 12 Oktober 1979 ini mengakui jika koalisi yang diderah itu bisa sangat lentur. Terlebih jika kelenturan tersebut bisa melupakan yang namanya ras, agama dan suku. Titi juga ingin kita melihat pemilihan Pilkada yang berada diwilayah Indonesia Timur, yang memajukan pasangan calon dengan perpaduan mayoritas dan minoritas dari sebuah kelompok baik itu agama, ras ataupun suku.

Masalah Agama Paslon di Pilkada DKI Jakarta

Dengan perpaduan pasangan calon dalam segi agama, akan bisa menjadi katalisator agar mereka bisa hidup berdampingan secara harmonis. Apa yang terjadi untuk Pilkada DKI Jakarta, Titi sendiri melihat, agama hanya merupakan faktor pengikut dari faktor yang sebenarnya yaitu kompetisi antar pasangan calon. 2 pasangan calon kuat Gubernur DKI Jakarta sudah siap menghadapi putaran ke-2 yaitu pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Kita mungkin hanya bisa berharap, siapapun yang akan menang nanti, kerukunan umat beragama di Indonesia masih terjaga khususnya didaerah DKI Jakarta.

Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

 

Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Perhelatan Pilkada 2017 sudah selesai dilaksanakan serentak diseluruh daerah di Indonesia. Ada yang menang dan ada juga yang kalah. Walaupun yang kalah biasanya tidak akan pernah menerima hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan oleh KPU. Tapi kita tinggalkan sejenak pemilihan dan kekisruhan yang terjadi dalam Pilkada tersebut.

Mari kita menoleh sejenak tentang sebuah catatan kecil yang luput dari banyak perhatian banyak orang tentang pelaksanaan Pilkada di 101 daerah pemilihan ini. Catatan tersebut adalah tentang partisipasi perempuan dalam ikut dipemilihan Pilkada kali ini. Catatan yang terdapat dalam data Komnas Perempuan ini menyatakan bahwa hanya ada 6,7 persen perempuan saja dari semua calon Kepala Daerah yang ada dalam 101 daerah pemilihan.

Jika diperinci secara jelas, totalnya ada 24 orang perempuan yang menjadi calon Kepala Daerah dan 19 orang lagi akan menjadi calon Wakil Kepala Daerah. Besar? Tidak, jika mau kita bandingkan dengan jumlah laki-laki yang menjadi calonnya. Jumlahnya terpaut sangat jauh dimana mereka menguasai dengan jumlah mencapai angka 599 calon laki-laki atau sekitar 93,3 persen. Jauh bukan perbandingannya? Disini terlihat jika kepemimpinan perempuan di negeri kita ini masih sangat rendah dimana mereka sering mendapatkan banyak sekali tantangan serta rintangan.

Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah tentang persepsi dari masyarakat yang masih menganggap jabatan-jabatan politik masih dianggap ranah laki-laki bukan perempuan. Apa yang menjadi penyebabnya? Mengapa sangat sedikit sekali kader perempuan yang maju menjadi calon pemimpin didaerah? Selain anggapan yang sudah dikatakan tadi, ternyata hal yang lebih mendukung adalah jarang adanya pengkaderan dari partai politik untuk bisa membawa kader perempuannya dalam menempati jabatan strategis.

Partai-partai polotik masih belum memberi ruang lebih untuk memberi kesempatan yang besar bagi kaum hawa dalam kiprahnya didunia politik. Walaupun sebenarnya, perempuan bisa lebih unggul dalam masalah sensitivitas. Karena perempuan memang diakui memiliki sensitivitas lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Dengan adanya sensitivitas, kaum perempuan akan bisa lebih peka dalam menghadapi persoalan masyarakat daerah yang akan dipimpinnya kelak.

Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Karena melihat minimnya calon Kepala Daerah, mungkin pemerintah perlu untuk sosialisasi dan pendekatan  kepada wanita agar mau ikut serta dalam pesta pemilihan Kepala Daerah. Bahkan anggap saja pemerintah tidak mau perduli akan hal ini, mungkin partai-partai politik mungkin bisa melakukan pengkaderan bagi anggotanya dalam membekali mereka pengetahuan politik. Pastinya kita juga harus bisa mendorong kaum hawa untuk bisa lebih maju.

Jokowi Sarankan Pengusaha Mulai Investasi di Indonesia

 

Jokowi Sarankan Pengusaha Mulai Investasi di Indonesia

Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada semua pengusaha di Indonesia untuk bisa segera memulai investasi dengan uang yang mereka miliki di Indonesia. Yup Jokowi mengatakan agar mereka mau menginvestasikan uangnya tetap di Indonesia. Ini tentunya memang dicanangkan oleh Jokowi agar komitmen pemerintahan dalam memperbaiki peringkat kemudahan investasi di Indonesia bisa tercapai segera.

Inilah waktu yang sangat tepat tutur Jokowi lebih lanjut dengan melihat hawa politik di Indonesia yang sedang adem ayem atau dengan kata lain sedang berjalan aman tenteram. Dengan melihat hawa politik yang sedang aman di Indonesia saat ini, Indonesia sudah dipastikan menjadi negara yang diincar oleh banyak investor luar negeri, walau ada juga yang berasal dari dalam negeri sendiri. Sayangnya yang terlihat banyak dalam berinvestasi selama ini adalah investor-investor luar yang berani mengambil peluang emas tersebut.

Jadi jika sampai para pengusaha Indonesia kecolongan terlebih dahulu dari para pengusaha-pengusaha luar, Jokowi meminta mereka tidak boleh serta merta menyalahkan pemerintah. Terlebih jika Jokowi sudah memberi tahunya seperti saat ini. Jokowi juga mau memastikan kepada semua pengusaha, in merupakan kesempatan langka yang harus benar-benar diperhatikan oleh mereka semua. Jokowo sudah paham jika para pengusaha tersebut tahu betul akan banyaknya peluang dinegaranya sendiri tersebut.

Jokowi merasa tidak perlu membeberkan peluang-peluang apa saja yang ada untuk mereka dii Indonesia, hal itu karena pengusaha sudah tahu lebih daripada dirinya sendiri. Jokowi memang sudah sewajarnya mengingatkan para pengusaha tersebut, terlebih mereka yang bingung akan diinvestasikan kemana uang mereka. Jokowi juga sedang berusaha untuk tetap memperbaiki kemudahan bagi pengusaha Indonesia dalam hal berinvestasi.

Jokowi juga mengatakan akan terus menekan sehingga semakin tahun akan semakin membaik lagi. Sehingga kedepannya, akan tercipta iklim investasi yang sangat bagus dinegeri tercinta mereka, Indonesia. Jokowi juga membanggakan jika pada saat ini, Indonesia sedang menjadi perhatian banyak investor luar negeri. Dan mereka sedang bersiap-siap untuk memanfaatkan keuntungan ini. Dan Jokowi juga berharap hal yang sama dilakukan oleh investor asal Indonesia agar ikut memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini. jangan sampai ketinggalan, pesan Jokowi lebih lanjut.

Jokowi Sarankan Pengusaha Mulai Investasi di Indonesia

Jokowi juga sering mendapatkan pertanyaan dari banyak pengusaha yang ada diluar negeri tentang keamanan berinvestasi di Indonesia saat ini. Jokowi tegaskan kepada mereka yang ragu, jika Indonesia masih sangat aman untuk menanamkan modal usahanya di Indonesia. Jangan takut untuk masalah keamanan. Karena semua bisa dikendalikan oleh Polri dan TNI yang sudah bersatu dalam pemerintahannya saat ini.

Perhatikan Etika Ini Untuk Bicara Politik di Tempat Kerja

 

Perhatikan Etika Ini Untuk Bicara Politik di Tempat Kerja

Berinteraksi dengan orang lain sudah pasti menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak pada saat ini. Terlebih jika ada saja hal-hal diluar sana yang bisa menjadi bahan perbincangan. Dimana perbincangan tersebut sudah menyangkut ranah politik dalam negeri kita sendiri. Apalagi saat akan dimulainya masa kampanye menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ataupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) dimana akan ada banyak orang yang membahas pilihannya masing-masing.

Bahkan mereka bisa mendadak berubah menjadi pengamat politik dadakan yang muncul setiap saat dan dimana saja. Yang paling hangat-hangatnya adalah Pilkada DKI Jakarta yang mulai akan memasuki babak baru, putaran ke-2 dimana akan berhadapan 2 pasang calon kuat yang bisa memimpin kota yang tidak pernah tidur tersebut. Bahkan ranah untuk tempat perbincangan sudah meluas sampai dengan lingkungan kerja.

Yup tempat bekerja kita tidak luput sebagai tempat yang baik untuk membicarakan masalah politik Indonesia pada saat ini. Sesama rekan kerja bisa saling berbicara satu sama lain untuk membahas apapun, bukan hanya membicarakan pekerjaannya saja. Tapi juga bisa membahas hal lain seperti olahraga sepakbola untuk kaum laki-laki ataupun fashion akan menjadi pembicaraan seru untuk kaum wanita ditempat kerja. Tapi semua topik tersebut akan kalah saat kita mulai memasuki adanya Pilkada, Pilgub ataupun Pemilu.

Dengan saling menjagokan pilihannya masing-masing, tempat kerja akan menjadi tempat yang jauh lebih ramai. Perdebatan akan menajdi hal yang paling sering kita lihat, walau pada akhirnya perdebatan akan berakhir dengan gelak tawa mereka. Tapi apakah yang mereka lakukan tersebut salah? Maksudnya membicarakan hal tersebut ditempat mereka seharusnya bekerja? Memang tidak disalahkan sama sekali bagi karyawan yang ingin bertukar pikiran diwaktu senggang tapi mereka harus memperhatikan beberapa hal seperti :

Pertama, kita harus sadar akan sebuah resiko dengan topik politik yang sebenarnya bisa jadi sensitif bagi sebagian kecil orang. Karena tidak menutup kemungkinan pembahasannya bisa jadi meluas yang memunculkan isu SARA. Ada orang-orang yang tidak perduli akan hal tersebut. Tapi jangan samakan satu orang dengan orang lainnya. Sebagian ada yang mempunyai sikap fanatik. Jadi siahkan saja membicarakan masalah politik di tempat kerja, tapi berhati-hatilah saat berbicara.

Kedua, kita akan menjadi partner berbicara yang menyenangkan jika kita merupakan sosok orang yang mempunyai pikiran yang terbuka. Artinya kita bukan hanya akan berbicara, tapi juga akan menjadi pendengar yang baik dimana kita sudah pasti akan mudah menerima pandangan karyawan lainnya. Kita bukan tipe yang akan memaksa opini kita sendiri.

Ketiga, mempunyai pilihan yang berbeda antar setiap orang pastinya sudah pasti ada. Tapi saat berada ditempat kerja, hormati pilihan karyawan lain akan menjadi kunci keharmonisan dalam sebuah kantor. Tentunya hal ini akan berimbas dengan nyamannya kita saat sedang berada dikantor.

Perhatikan Etika Ini Untuk Bicara Politik di Tempat Kerja

Terakhir, jangan segan untuk mengakhiri perdebatan jika pada akhirnya ada perdebatan yang mulai mengarah kearah tidak sehat. Ini tentunya untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak perlu terjadi, seperti perkelahian. Rugi bukan sampai dipecat oleh atasan hanya karena kita ribut dikantor?

 

Akhirnya Warga Papua Merasakan Hasil Bumi Freeport

Akhirnya Warga Papua Merasakan Hasil Bumi Freeport

Dan inilah janji pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk semua masyarakat Papua. Dimana mereka sangat menjamin akan memberi jatah yang sangat besar untuk kemajuan bumi Papua jika PT. Freeport Indonesia siap dan mau melaksanakan divestasi saham 51 persen. Untuk besaran divestasi saham 51 persen tersebut memang sudah diatur sebaik-baik dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017 dimana setiap perusahaan tambang asing harus mengeluarkan divestasi saham sebesar 51 persen tersebut.

Artinya jika PT. Freeport melunak dengan mau mengeluarkan kewajiban saat menambang di Indonesia, sudah pasti pemerintah pusat tidak akan melupakan dalam pembagian keuntungan yang harus diterima didaerah tempat penambangan tersebut berada. Hal ini terkait dengan pembicaraan lebih lanjut antara Bupati Mimika Papua, Eltinus Omaleng yang sudah bertemu dan membicarakan lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bisar Pandjaitan.

Pertemuan yang diadakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut memang membawa pesan dan dukungan dari rakyat Papua untuk benar-benar melaksanakan  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang sebuah pelaksanaan yang harus dijalankan sehuubungan atas kegiatan penambangan mineral dan batubara dibumi Indonesia.

Yup Eltinus memang sengaja datang ke ibukota Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut. Dimana pemerintah daerah Mimika bersama masyarakat adat (ulayat) sangat meminta agar peraturan tersebut bisa diberlakukan untuk PT. Freeport. Seperti yang sudah kita ketahui jika PT. Freeport sendiri memang sudah bertahun-tahun mengadakan penambangan emas. Walaupun begitu, masyarakat Papua sama sekali belum merasakan sendiri hasil penambangan tersebut.

Kemudian dalam pertemuan tersebut juga, Eltinus menyampaikan jika semua masyarakat Papua sangat menginginkan bagian keuntungan atas hasil penambangan tersebut. Ini artinya, masyarakat Papua meminta sebagian saham dari PT. Freeport Indonesia jika pada nantinya mereka mau melepas saham sebesar 51 persennya. Dan pada saat itu juga, Luhut langsung mengambulkan keinginan yang disampaian oleh sang Bupati Timika tersebut. Luhut juga memberikan jaminan jika nantinya semua saham tersebut bisa dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten serta tidak lupa pemilik hak ulayat.

Akhirnya Warga Papua Merasakan Hasil Bumi Freeport

Dan setelah semua sudah terbagi, sisanya akan dimilikii oleh pemerintah pusat tutur Eltinus usai pertemuannya dengan sang menteri tersebut. Lebih lanjut Eltinus menyerahkan semua hal tersebut kepada pemerintah pusat untuk bisa mengatur tata cara kepemilikan atas saham PT. Freeport Indonesia. Terakhir, Eltinus mengatakan jika sudah sepantasnya masyarakat Papua merasakan dan mendapat bagian dari hasil tambang yang memang berada di tanah Papua.

 

Golkar Pemenang Pilkada Serentak 2017

 

Golkar Pemenang Pilkada Serentak 2017

Perhelatan Pilkada 2017 memang sudah lewat dalam beberapa waktu yang lalu. Yang sekarang tersisa adalah ada beberapa daerah yang harus kembali melakukan pemilihan untuk  putaran ke-2 dimana salah satunya adalah Pilkada DKI yang akan berhadapan antara paslon Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Kemudian selain itu, Pilkada masih menyisakan beberapa kericuhan dimana ada paslon yang tidak puas dengan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU. Tapi mari kita tinggalkan kesemerawutan tersebut.

Karena yang sebenarnya menjadi pertanyaan sesungguhnya adalah partai mana yang memenangkan pemilu paling banyak dari 101 daerah pemilihan tersebut? Ternyata bukan partai pengusung pemerintahan sekarang yaitu PDIP. Ternyata yang paling banyak adalah partai Golkar yang paling banyak meraih kemenangan daripada partai lainnya. Tentu saja ini bisa membuktikan satu hal terlebih dahulu jika partai penguasa PDIP tidak serta merta bisa mampu menguasai peta politik tanah air. Walaupun tentunya kemenangan yang saat ini diraih partai Golkar bukan datang dengan sendirinya.  Mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Inilah keahlian partai yang dulu menjadi penguasa “tunggal” perpolitikan ditanah air.

Ternyata mereka sudah melakukan test menyeluruh kepada semua calon Kepala Daerah yang akan maju dimana mereka yakin calonnya tersebut akan bisa pasti memenangkan Pilkada didaerahnya masing-masing. Hal inilah yang menjadi kepiawaian partai Golkar yang mampu menang 55% dari meraih kemenangan dengan mengusung 98 kandidat mereka dalam Pilkada 2017. Walaupun begitu, Golkar sebenarnya kalah efektif dari partai lain yaitu Partai PKB dan Nasdem yang ternyata berhasil memenangkan sebesar 56% dari kandidat yang mereka usung dalam Pilkada 2017 kali ini.

Golkar Pemenang Pilkada Serentak 2017

Kemudian setelah itu urutan berlanjut pada partai Demokrat, PKS dan PDIP yang memperoleh 50% dari kandidat yang diusungkan dimana menempatkan mereka diurutan ke-3. Setelah itu disusul Partai Gerindra sertai Partai Hanura di angka 49%, PPP dengan 38%, PBB 35% dan kemudian 25% untuk PKPI. Tapi bagaimana jika kita melihat peta koalisi? Ternyata yang menang dalam berkoalisi adalah partai Nasdem-partai Golkar. Dimana mereka sukses membuat 32 kemenangan sebagai koalisi tersukses dalam Pilkada kemarin. Setelah itu disusul koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar-Partai Demokrat dengan mencatat 30 kemenangan berkoalisi.

Berikut urutan partai pemenang Pilkada 2017:

  1. Partai Golkar (54 kemenangan)
  2. Partai Nasdem ( 47 kemenangan)
  3. Partai Demokrat ( 45 kemenangan)
  4. PDIP ( 45 kemenangan)
  5. Partai Gerindra ( 40 kemenangan)
  6. PKB ( 40 kemenangan)
  7. PKS ( 39 kemenangan)
  8. PAN ( 39 kemenangan)
  9. Partai Hanura ( 35 kemenangan)
  10. PPP ( 26 kemenangan)
  11. PBB ( 11 kemenangan)
  12. PKPI ( 3 kemenangan)