JK Tolak Usulan Pembentukan Densus Antikorupsi

JK Tolak Usulan Pembentukan Densus Antikorupsi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pada hari Selasa bahwa Polisi Nasional seharusnya tidak membentuk densus antikorupsi, karena pasukan tersebut telah mengusulkan kepada anggota parlemen.

Kalla mengatakan, negara harus fokus pada optimalisasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta unit antikorupsi yang ada di kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Dengan KPK, sudah cukup, faktanya, polisi sudah memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi. Bukan berarti mereka membutuhkan tim baru untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kami harus fokus pada KPK dan Dukung itu, “kata Kalla di kantornya pada hari Selasa seperti dikutip antaranews.com.

Rencananya untuk membentuk densus tersebut telah didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepolisian Nasional telah mengusulkan alokasi sebesar Rp 2,6 triliun dari anggaran negara untuk membentuk densus antikorupsi ini.

Sekitar Rp 768 miliar untuk upah 3.560 personil, Rp 359 miliar untuk tugas penyidikan dan Rp 1,55 triliun untuk peralatan dan fasilitas.

Rencana kepolisian tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena hal itu menjadi bagian dari “agenda politik” untuk merongrong KPK.

Kepala Polisi Nasional Jenderal Tito Karnavian mengatakan dia menginginkan agar densus memiliki kewenangan yang sama dengan KPK. Badan antigraft saat ini memiliki kekuatan investigasi dan penuntutan, sementara polisi hanya dapat melakukan penyelidikan, penuntutan harus diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Tito mengatakan akan menguraikan rencana kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Rencana pembentukan densus antikorupsi kepolisian ini sendiri menimbulkan pro dan kontra. KPK sendiri yang saat ini merupakan lembaga paling berwenang dalam penanganan korupsi tidak berkeberatan dengan adanya rencana dalam pembentukan densus antikorupsi yang akan berada dibawah kepemimpinan kepolisian Indonesia.