Harian Umum Pasundan Ekspres Online

Pemkab Karawang Dinilai Teledor

Ade Swara : Masih Menunggu Kajian Hukum dari Kejagung
KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melakukan pemungutan BPHTB sejak tanggal 13 Januari – 17 Maret 2011 lalu. Sedangkan perusahaan yang paling besar dipungut BPHTB itu adalah PT Nestle Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Surya Cipta sebesar Rp3,343 miliar. Bukan hanya perusahaan yang menjadi korban pungutan pajak BPHTB itu, ada juga perorangan seperti Hendrik Lianto warga Jalan Pengairan, Desa Cimahi, Kecamatan Klari sebesar Rp621,700 juta.
Ketua Bidang  Advokasi Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH), Hendra Supriatna, SH mengatakan, Pemkab Karawang telah mengabaikan peraturan dengan melakukan pemungutan BPHTB tanpa dasar hukum. “Bupati Karawang, Ade Swara telah teledor. Dengan memungut BPHTB tanpa dasar hukum, sama saja telah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hendra kepada Pasundan Ekspres di Karawang, Senin (30/4).
Dikatakan, Pemkab Karawang tidak hanya melakukan pemungutan terhadap perusahaan swasta, melainkan perorangan juga ada yang menjadi korban. Sementara uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan lain karena hingga saat ini uang pungutan BPHTB sebesar Rp12 miliar itu masih tersimpan di BNI Cabang Karawang. “Penyimpanan dana itu juga telah menyalahi aturan, seharusnya dana itu ada di Bank Pembangunan Daerah yaitu, Bank Jabar Banten Karawang,” kata Hendra.
Menurutnya, ada dugaan dana itu menjadi rebutan pejabat Pemkab Karawang yaitu, Bupati Karawang Ade Swara, Sekretaris Daerah Iman Sumantri dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Setya Darma. Sebab, kata Hendra, diduga bunga dari penyimpanan dana tersebut dikuasai oleh Bupati Karawang, Ade Swara. Sementara Sekretaris Daerah, Iman Sumantri diisukan pernah minta mobil dan Setya Darma minta fee, tetapi pihak BNI tidak bisa memberikannya. “Alasan BNI, uang itu disimpan atas nama rekening Pemkab Karawang,” jelasnya.
Ditempat terpisah, Bupati Karawang, Ade Swara mengatakan, hingga saat ini Pemkab Karawang masih menunggu hasil kajian hukum dari Kejaksaan Agung terkait dengan pemungutan BPHTB itu. “Kami sedang melakukan kajian hukum terkait masalah BPHTB itu. Sehingga jika ada fatwa hukum yang mengatakan BPHTB tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak maka akan dikembalikan. Tetapi yang jelas uang tersebut masih tersimpan dengan utuh,” kata Ade Swara.
Ade Swara menjelaskan, hingga saat ini terkait dengan BPHTB sudah ada pemeriksaan dari BPKP. Diakuinya, pada tanggal 5 Januari 2011 pihaknya sudah membuat surat edaran No. 973/18/DPPKAD perihal pengelolaan Pajak BPHTB yang ditujukan kepada Wajib Pajak BPHTB, Camat selaku PPAT dan Notaris. Mengingat Perda pajak BPHTB sedang dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, maka pelayanan dan penerimaan pajak BPHTB belum dapat dilaksanakan sambil menunggu diundangkannya Perda BPHTB.
“Jadi dalam surat edaran tersebut saya melarang adanya pemungutan karena memang belum ditetapkannya perda BPHTB dan dalam tahun yang sama juga saya membuat surat perintah dalam bentuk disposisi kepada Kepala DPPKAD Karawang untuk segera menyelesaikan permasalahan BPHTB itu,” ungkapnya.(ian/kus)

 
Catatan Dahlan Iskan

Kolom Khusus Catatan Dahlan Iskan

Dengan Grobogan Tidak Perlu Impor

Kita belum tahu siapa yang akan menjadi juara Wirausaha Muda Mandiri tahun ini. Minggu depan, dalam acara yang biasanya dihadiri 5.000 wirausaha muda,...


Catatan Lainnya...

iklan kanan