Harian Umum Pasundan Ekspres Online

Pungutan BPHTB Sah Secara Hukum

Ali Akbar : Pajak Itu Bisa Digunakan Untuk Pembangunan Daerah
KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menyatakan, secara hukum pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sebelum adanya Perda bisa digunakan untuk pembangunan daerah.
Hal ini merujuk pada telaahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat yang sependapat dengan Kejari Karawang. Kepala Seksi (Kasie) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Karawang, M. Ali Akbar mengatakan, sebelum adanya polemik dimasyarakat tentang penarikan BPHTB sebelum ada Perda, Pemkab Karawang sudah meminta pendapat hukum dari kejaksaan dengan memberikan semua data yang dibutuhkan untuk ditelaah. “Kami juga meminta Kejati Jabar untuk menelaahan dan pendapat tentang BPHTB yang ditarik sebelum ada Perda,” kata Akbar kepada Pasundan Ekspres, Selasa
(8/5).
Dijelaskan, dari hasil kajian penarikan BPHTB itu tidak ada masalah. Sebab selama proses penarikan dari Januari sampai Maret 2011, Raperda dari DPRD sudah ada sejak Desember 2010. Hanya saja saat itu proses evaluasi dari gubernur, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri selesai bulan Maret 2011.
Selain itu juga penyimpanan uang itu dilakukan di bank persepsi sebagai save asisment. Setelah melihat print koran rekening tidak ada pelanggaran ketika uang itu ada di BNI. “Kami sudah memeriksa diprint out rekening tidak ada bunga dan jumlah setoran dan penerimaan itu sama sebesar Rp11,9 miliar selama bulan Januari sampai Maret,” terangnya.
Pada tanggal 1 April 2011, lanjutnya, uang yang ada di bank persepsi yaitu BNI dialihkan ke kas daerah yaitu Bank BJB sebesar Rp20,3 miliar. “Ada penambahan yang signifikan setelah Perda itu diundangkan,” tukasnya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Karawang, Imran yusuf mengatakan, melihat fakta yang ada pada kejaksaan belum ada aliran uang yang tidak semestinya. Sebab tidak ada transaksi saat uang itu berada di BNI. Jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tanggal 18 Januari 1966 No. 42/K/KR/1965 menyatakan sifat melawan hukum akan hilang jika memenuhi tiga indicator yaitu, negara tidak dirugikan, kepentingan umum bisa dilayani, dan orang-orang didalam tidak mengambil keuntungan. “Jika melihat ketiga indikator itu, tidak mengarah sedikitpun ke pidana,” tandasnya.
Ketika disinggung adanya upah pungut dari penarikan BPHTB, Imran mengaku belum memeriksa itu dan lebih fokus pada belum adanya perda saat penarikan BPHTB. Jika ada data valid tentang upah pungut tersebut maka akan dikaji kembali. “Kami menunggu jika ada data itu maka akan kami kaji kembali,” tegasnya.
Ia menambahkan, uang penarikan BPHTB itu sudah ada dikas daerah maka uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk melakukan pembangunan di Karawang. ketika banyak pihak agar uang itu dikembalikan juga tidak ada dasar hukumnya. “Jika menambah potensi keuangan daerah maka harus digunakan dengan sebaik mungkin,” ungkapnya.(use)

 
Catatan Dahlan Iskan

Kolom Khusus Catatan Dahlan Iskan

Dengan Grobogan Tidak Perlu Impor

Kita belum tahu siapa yang akan menjadi juara Wirausaha Muda Mandiri tahun ini. Minggu depan, dalam acara yang biasanya dihadiri 5.000 wirausaha muda,...


Catatan Lainnya...