Harian Umum Pasundan Ekspres Online

Dana Bantuan CSR Disoal

KARAWANG-Ketua Pembina Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Dudung Ridwan menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang akan memonopoli bantuan perusahaan kepada masyarakat berupa Corporate Sosial Responsibility (CSR). Pasalnya, dalam forum CSR yang dibentuk oleh Pemkab Karawang hanya diisi oleh pengusaha dan aparat Pemkab Karawang.
Menurut Dudung, keberadaan forum CSR yang saat ini akan
disosialisasikan ke perusahaan diduga hanya untuk kepentingan salah satu golongan saja. Sebab anggota forum CSR yang dibentuk oleh Pemkab Karawang dasar hukumnya tidak jelas.
“CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan, akan tetapi jika diakomodir oleh forum CSR yang hanya berlandaskan SK bupati. Kami menghawatirkan hal itu hanya untuk memonopoli uang bantuan dari perusahaan itu kepada masyarakat,” ujarnya kepada Pasundan Ekspres, Jumat (8/3).
Dikatakan, jika bupati Karawang mewajibkan membayarkan CSR kepada forum CSR yang isi anggotanya hanya pengusaha dan aparat pemerintah. Hal itu diduga hanya akan menjadikan lembaga untuk monopoli keuangan perusahaan saja.
“Harusnya forum CSR itu bisa mengakomodir seluruh elemen seperti akademisi, buruh, akuntan public dan lainnya. Sehingga ada keterbukaan dalam pembagian bantuan dari perusahaan tersebut,” katanya.
Dijelaskan, jika ada keterwakilan dari semua elemen maka penyaluran dana CSR itu akan lebih terakomodir. Seperti pendidikan murah bagi anak buruh, pengembangan ekonomi masyarakat dan lainnya.
“Kalau hanya untuk perbaikan jalan Pemkab Karawang bisa meminta bantuan kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Jangan malah menggunakan hak masyarkat untuk bantuan pendidikan dan pengembangan ekonomi,” tandasnya.
Jika bantuan dari perusahaan itu hanya digunakan untuk infrastruktur jalan, kata Dudung, maka dikhawatirkan akan ada anggaran ganda dari SCR dan APBD. “Kami bersama serikat pekerja lainnya akan menolak dan mengusir tim sosialisasi forum CSR yang datang ke perusahaan. Sebab adanya forum tersebut tidak sesuai dengan aturan,” tandasnya.
Dudung mengancam akan menurunkan massa aksi jika Pemkab Karawang memaksakan keinginannya untuk memonopoli bantuan CSR perusahaan ke masyarakat. Sebab selama ini bantuan itu telah diberikan kepada masyarakat. “Harusnya Pemkab mematangkan terlebih dahulu konsepnya, jangan sampai mereka memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya sendiri,” pungkasnya.(use/lsm)

 
Catatan Dahlan Iskan

Kolom Khusus Catatan Dahlan Iskan

Dengan Grobogan Tidak Perlu Impor

Kita belum tahu siapa yang akan menjadi juara Wirausaha Muda Mandiri tahun ini. Minggu depan, dalam acara yang biasanya dihadiri 5.000 wirausaha muda,...


Catatan Lainnya...