Anies-Sandi Dinilai Kurang Transparan Untuk Birokrasi

Berbeda dengan birokrasi transparan yang dijanjikan dalam kampanye gubernur mereka, Gubernur DKI baru, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno sejauh ini tampaknya menerapkan sistem birokrasi tertutup, yang membatasi akses media massa untuk kegiatan mereka di Balaikota.

Sebelumnya, selama masa jabatan 2012-2017, mantan gubernur Joko  Widodo atau Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat mengizinkan wartawan dari berbagai organisasi media massa untuk mewawancarai mereka di hampir setiap tempat di gedung tersebut, termasuk di depan mereka untuk masing-masing kantor.

Namun saat ini, sebagian besar sesi wawancara hanya diizinkan dilakukan di aula utama gedung yang disebut Balairung. Lusinan wartawan yang hadir di balai kota harus menunggu Anies dan Sandiaga di aula utama konferensi pers.

Ini membatasi kemampuan wartawan untuk mencari tahu siapa yang mengunjungi gubernur dan wakil gubernur, dan juga untuk mempelajari topik apa yang sedang dibahas.

Berbagai pertemuan, yang biasanya terbuka untuk media, seperti pertemuan anggaran dan rapat hingga kepala kepala badan usaha milik negara, kini tertutup untuk umum.

Sandiaga mengatakan bahwa dia telah melarang para wartawan melakukan wawancara di depan kantornya karena latar belakangnya tidak cukup bagus untuk dipajang di televisi. “Wawancara dilakukan di Balairung karena latar belakangnya cukup bagus untuk dipajang di televisi,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, wartawan dilarang mengikuti pertemuan untuk menciptakan atmosfir yang lebih teratur.

“Semakin tertibnya suasana, semakin terkonsentrasi peserta rapat,” kata Dian.

Mungkin ini hanya beberapa perubahan yang terjadi untuk hal kecil, namun tentu saja ini membuat pewarta yang sudah terbiasa untuk mengambil berita dari segala tempat di Balai Kota sedikit demi sedikit semakin sulit untuk melihat lebih dekat tentang segala sesuatu seperti birokrasi di Jakarta yang sebelumnya diterapkan oleh Gubernur sebelumnya.