Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

 

Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Perhelatan Pilkada 2017 sudah selesai dilaksanakan serentak diseluruh daerah di Indonesia. Ada yang menang dan ada juga yang kalah. Walaupun yang kalah biasanya tidak akan pernah menerima hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan oleh KPU. Tapi kita tinggalkan sejenak pemilihan dan kekisruhan yang terjadi dalam Pilkada tersebut.

Mari kita menoleh sejenak tentang sebuah catatan kecil yang luput dari banyak perhatian banyak orang tentang pelaksanaan Pilkada di 101 daerah pemilihan ini. Catatan tersebut adalah tentang partisipasi perempuan dalam ikut dipemilihan Pilkada kali ini. Catatan yang terdapat dalam data Komnas Perempuan ini menyatakan bahwa hanya ada 6,7 persen perempuan saja dari semua calon Kepala Daerah yang ada dalam 101 daerah pemilihan.

Jika diperinci secara jelas, totalnya ada 24 orang perempuan yang menjadi calon Kepala Daerah dan 19 orang lagi akan menjadi calon Wakil Kepala Daerah. Besar? Tidak, jika mau kita bandingkan dengan jumlah laki-laki yang menjadi calonnya. Jumlahnya terpaut sangat jauh dimana mereka menguasai dengan jumlah mencapai angka 599 calon laki-laki atau sekitar 93,3 persen. Jauh bukan perbandingannya? Disini terlihat jika kepemimpinan perempuan di negeri kita ini masih sangat rendah dimana mereka sering mendapatkan banyak sekali tantangan serta rintangan.

Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah tentang persepsi dari masyarakat yang masih menganggap jabatan-jabatan politik masih dianggap ranah laki-laki bukan perempuan. Apa yang menjadi penyebabnya? Mengapa sangat sedikit sekali kader perempuan yang maju menjadi calon pemimpin didaerah? Selain anggapan yang sudah dikatakan tadi, ternyata hal yang lebih mendukung adalah jarang adanya pengkaderan dari partai politik untuk bisa membawa kader perempuannya dalam menempati jabatan strategis.

Partai-partai polotik masih belum memberi ruang lebih untuk memberi kesempatan yang besar bagi kaum hawa dalam kiprahnya didunia politik. Walaupun sebenarnya, perempuan bisa lebih unggul dalam masalah sensitivitas. Karena perempuan memang diakui memiliki sensitivitas lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Dengan adanya sensitivitas, kaum perempuan akan bisa lebih peka dalam menghadapi persoalan masyarakat daerah yang akan dipimpinnya kelak.

Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Karena melihat minimnya calon Kepala Daerah, mungkin pemerintah perlu untuk sosialisasi dan pendekatan  kepada wanita agar mau ikut serta dalam pesta pemilihan Kepala Daerah. Bahkan anggap saja pemerintah tidak mau perduli akan hal ini, mungkin partai-partai politik mungkin bisa melakukan pengkaderan bagi anggotanya dalam membekali mereka pengetahuan politik. Pastinya kita juga harus bisa mendorong kaum hawa untuk bisa lebih maju.

Perhatikan Etika Ini Untuk Bicara Politik di Tempat Kerja

 

Perhatikan Etika Ini Untuk Bicara Politik di Tempat Kerja

Berinteraksi dengan orang lain sudah pasti menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak pada saat ini. Terlebih jika ada saja hal-hal diluar sana yang bisa menjadi bahan perbincangan. Dimana perbincangan tersebut sudah menyangkut ranah politik dalam negeri kita sendiri. Apalagi saat akan dimulainya masa kampanye menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ataupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) dimana akan ada banyak orang yang membahas pilihannya masing-masing.

Bahkan mereka bisa mendadak berubah menjadi pengamat politik dadakan yang muncul setiap saat dan dimana saja. Yang paling hangat-hangatnya adalah Pilkada DKI Jakarta yang mulai akan memasuki babak baru, putaran ke-2 dimana akan berhadapan 2 pasang calon kuat yang bisa memimpin kota yang tidak pernah tidur tersebut. Bahkan ranah untuk tempat perbincangan sudah meluas sampai dengan lingkungan kerja.

Yup tempat bekerja kita tidak luput sebagai tempat yang baik untuk membicarakan masalah politik Indonesia pada saat ini. Sesama rekan kerja bisa saling berbicara satu sama lain untuk membahas apapun, bukan hanya membicarakan pekerjaannya saja. Tapi juga bisa membahas hal lain seperti olahraga sepakbola untuk kaum laki-laki ataupun fashion akan menjadi pembicaraan seru untuk kaum wanita ditempat kerja. Tapi semua topik tersebut akan kalah saat kita mulai memasuki adanya Pilkada, Pilgub ataupun Pemilu.

Dengan saling menjagokan pilihannya masing-masing, tempat kerja akan menjadi tempat yang jauh lebih ramai. Perdebatan akan menajdi hal yang paling sering kita lihat, walau pada akhirnya perdebatan akan berakhir dengan gelak tawa mereka. Tapi apakah yang mereka lakukan tersebut salah? Maksudnya membicarakan hal tersebut ditempat mereka seharusnya bekerja? Memang tidak disalahkan sama sekali bagi karyawan yang ingin bertukar pikiran diwaktu senggang tapi mereka harus memperhatikan beberapa hal seperti :

Pertama, kita harus sadar akan sebuah resiko dengan topik politik yang sebenarnya bisa jadi sensitif bagi sebagian kecil orang. Karena tidak menutup kemungkinan pembahasannya bisa jadi meluas yang memunculkan isu SARA. Ada orang-orang yang tidak perduli akan hal tersebut. Tapi jangan samakan satu orang dengan orang lainnya. Sebagian ada yang mempunyai sikap fanatik. Jadi siahkan saja membicarakan masalah politik di tempat kerja, tapi berhati-hatilah saat berbicara.

Kedua, kita akan menjadi partner berbicara yang menyenangkan jika kita merupakan sosok orang yang mempunyai pikiran yang terbuka. Artinya kita bukan hanya akan berbicara, tapi juga akan menjadi pendengar yang baik dimana kita sudah pasti akan mudah menerima pandangan karyawan lainnya. Kita bukan tipe yang akan memaksa opini kita sendiri.

Ketiga, mempunyai pilihan yang berbeda antar setiap orang pastinya sudah pasti ada. Tapi saat berada ditempat kerja, hormati pilihan karyawan lain akan menjadi kunci keharmonisan dalam sebuah kantor. Tentunya hal ini akan berimbas dengan nyamannya kita saat sedang berada dikantor.

Perhatikan Etika Ini Untuk Bicara Politik di Tempat Kerja

Terakhir, jangan segan untuk mengakhiri perdebatan jika pada akhirnya ada perdebatan yang mulai mengarah kearah tidak sehat. Ini tentunya untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak perlu terjadi, seperti perkelahian. Rugi bukan sampai dipecat oleh atasan hanya karena kita ribut dikantor?

 

Black Campaign Jadi Senjata Mematikan Artis Calon Kepala Daerah

Black Campaign Jadi Senjata Mematikan Artis Calon Kepala Daerah

Tentunya kita sudah tidak heran lagi jika melihat pada pemilihan Kepala Daerah ataupun Gubernur dengan adanya calon dari artis-artis yang sudah kita kenal namanya dari televisi. Yup semua warga negara bebas untuk bisa mencalonkan dirinya menjadi Kepala Daerah atau Gubernuh termasuk juga artis-artis Indonesia. Sudah tidak terhitung berapa banyak artis kita yang tampil menjadi calon dalam pemilihan Kepala Daerah. Walaupun tidak semua yang bisa lolos. Ada yang gagal tentunya.

Tapi ada juga yang berhasil untuk menjadi orang no 1 didaerah tersebut.  Sebut saja ada Singit Purnomo Syamsuddin atau yang sudah kita kenal nama panggilannya Pasya Ungu yang sukses menjadi wakil walikota Palu. Kemudian kita juga tahu sepak terjang seorang artis Zumi Zola yang menjadi Gubernur Jambi pada saat ini. Dimana kita sangat tahu ketegasan kepemimpinan untuk membuat Jambi menjadi kota yang sangat maju.

Jangan lupakan artis senior kita, Deddy Mizwar yang menjadi wakil gubernur Jawa Barat sejak 2013 silam. Dan jangan lupakan juga artis Dede Yusuf dan Rano Karno yang juga sukses sebagai kepala daerah lainnya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka menggunakan popularitasnya sebagai artis untuk bisa maju dalam pemilihan kepala daerah tersebut? Bisa jadi. Hanya sayangnya dengan popularitas tersebut, mereka juga bisa jatuh dan kalah. Dengan popularitas tersebut juga, para pesaing lawan mereka dalam pemilihan bisa menggunakan dengan cara kotor.

Apa yang dilakukan oleh pesaingnya? Mereka siap melakukan black campaign untuk bisa menjatuhkan para artis calon kepala daerah tersebut. Hal ini juga menjadi perkataan seorang Timsus Pilkada yang bernama Devia Sherly. Sherly mencermati jika artis-artis yang mencalonkan dirinya dalam Pilkada ataupun Pilgub akan mudah terkena black campaign. Sherly juga memberi catatan khusus bagi calon kepala daerah yang kebetulan berjenis kelamin perempuan yang ternyata lebih rentan terkena black campaign daripada artis yang berjenis kelamin laki-laki.

Menjatuhkannya akan lebih mudah tentunya. Sebut saja ada nama Emilia Contessa yang gagal dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Kemudian ada nama artis perempuan cantik, Rieke Diah Pitaloka yang harus ikhlas menerima kekalahan dari pasangan Ahmad Heryawan dan Deddu Mizwar dalam Pilgub Jawa Barat 2013 silam. Sherly membandingkan jika untuj artis lelaki akan banyak celah dalam pembelaan diri mereka sendiri tapi tidak untuk artis perempiuan.

Black Campaign Jadi Senjata Mematikan Artis Calon Kepala Daerah

Dimana jika terdapat sedikit saja masalah dalam keluarganya, sudah pasti akan langsung jatuh dalam pemilihan tersebut. Sherly menilai black campaign sudah menjadi rahasia umum yang sering dilakukan dalam setiap pemilihan kepala daerah manapun. Terlebih jika tim sukses dari masing-masing calon mempunyai kehebatan dalam menyusun black campaign yang rapi tentunya.

Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang di Pilkada

Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang di Pilkada

Tidak mengherankan tentunya saat kita mengetahui akan banyaknya politik uang yang kita dengarkan saat pilkada berlangsung kemarin. Bahkan hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Bawaslu, Muhammad dimana dia beserta timnya bisa menemukan adanya 600 dugaan politik uang dalam 101 daerah saat Pilkada serentak 2017 kemarin dilaksanakan. Bahkan Muhammad menjelaskan jika politik makin meningkat secara tajam saat mulai memasuki minggu masa tenang.

Banyak sekali laporan-laporan yang masuk dari daerah-daerah yang melaporkan temuan akan politik uang dengan jumlah yang sangat fantastis, 600an lebih laporan yang sejenis. Apa yang dilaporkan? Karena menurut laporan tersebut mereka dengan secara terang-terangan membagi-bagi uang serta barang ( makanan, gula, sembako ) kepada masyarakat agar mau memilih  calon pasangan tertentu.

Siapa yang membagikan uang dan barang tersebut? Menurut Muhammad, laporan tersebut menyebutkan bahwa tim sukses dan relawan pengusung calon pasangan kepala daerah tersebutlah yang melakukannya. Yang paling disesalkan oleh Muhammad sendiri adalah semua laporan tersebut datang dari hampir semua daerah pemilihan. Melihat hal tersebut, Muhammad menegaskan jika pihaknya sebagai badan pengawas pemilu tidak akan mengampuni apa yang sudah dilakukan  oleh tim sukses dari masing-masing calon.

Kali ini, Muhammad bertekad untuk bisa menelusuri politik uang tersebut dimana sudah pasti akan terkait dengan pasangan calon kepala daerah yang sudah bertarung dalam Pilkada kemarin. Muhammad akan menggunakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk bisa melakukan diskualifikasi langsung tanpa harus melewati proses pengadilan jika terbukti ada kaitannya dengan pasangan calon.

Bahkan Bawaslu akan tetap memberi diskualifikasi walaupun pasangan calon tersebut dinyatakan menang dalam pemilihan suara. Tentunya ini akan menjadi hal paling menyedihkan bagi pasangan calon yang dinyatakan menang tapi pada akhirnya harus terkena diskualifikasi hanya gara-gara ditemukan adanya politik uang dalam kampanyenya. Muhammad dengan tegas mengatakan akan selalu mengikuti aturan yang sudah sangat jelas dalam UU Pilkada.

Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang di Pilkada

Bahkan Muhammad menyatakan bahwa hukuman bukan hanya diberikan kepada pemberi uangnya saja tapi hukuman akan bisa diberikan kepada penerimanya. Muhammad juga mengatakan mereka juga bisa mengenakan Pasal 55 KUHP dan Pasal 149 KUHP untuk bisa menjerat pelaku politik uang. Dan jika sudah dianggap sudah terlewati atau kadaluarsa maka jalannya melalu di-juncto-kan dengan Pasal 149 KUHP. Karena dalam Pasal tersebut jelas jika pemberi dan penerima uang politik akan bisa dipidana tanpa adanya batasan akan waktu.