Jokowi Beri Lampu Hijau Tentang RUU Masyarakat Adat

Masyarakat Adat telah diberi secercah harapan sebagai Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat kepresidenan yang mengizinkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memulai pembahasan dengan kementerian terkait mengenai undang-undang yang telah lama ditunggu tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat.

“Dia telah mengirimkannya ke menteri. Saya menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara,” kata Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya pada hari Sabtu di depan sekitar 300 masyarakat adat dari seluruh penjuru negeri, yang berkumpul di Minahasa, Sulawesi Utara dari 14-17 Maret untuk Pertemuan Nasional ke-5 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Siti mengatakan surat tersebut dikirim ke kementeriannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang merupakan sektor pemerintah yang memimpin pembahasan RUU tersebut.

Berita tersebut disambut baik oleh masyarakat adat, yang juga merayakan ulang tahun ke 19 kebangkitan masyarakat adat.

Rukka Sombolinggi, sekretaris jenderal AMAN, mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih atas perkembangan positif tersebut namun dia berharap hal itu bisa terjadi lebih cepat.

“Ini bukan hadiah. Ini adalah tanggung jawab negara. Kita seharusnya memiliki undang-undang perlindungan hak masyarakat adat bertahun-tahun yang lalu, “katanya.

Rukka mengatakan RUU DPR tersebut masih memiliki banyak masalah, beberapa diantaranya terkait dengan perempuan adat dan komisi nasional yang akan mengorganisir masyarakat adat.

“Kami terus mendesak DPR untuk merevisi rancangan undang-undang, sementara juga berkomunikasi dengan pemerintah tentang draf saat ini,” tambahnya.

Rukka juga mengatakan bahwa kunci untuk berhasil dalam mempertimbangkan RUU tersebut adalah bahwa kementerian terkait harus menyisihkan “ego sektoral” mereka dan mulai fokus dan berjuang untuk masyarakat adat bersama-sama.

Proses pengajuan RUU masyarakat adat

RUU masyarakat adat pada awalnya diajukan oleh partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tahun 2012.

Itu termasuk di antara tagihan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2014, namun dikeluarkan dari daftar pada menit terakhir.

Dua tahun kemudian, pada tahun 2016, akhirnya RUU tersebut ditambahkan ke Prolegnas untuk dimusyawarahkan.

Jonan Tanda Tangan Keputusan Terkait Harga Tetap Batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan telah menandatangani sebuah dekrit mengenai harga batu bara domestik yang ditetapkan berdasarkan kewajiban pasar domestik (DMO), sebuah langkah yang diharapkan dapat meringankan beban keuangan perusahaan listrik milik negara PLN.

Keputusan tersebut belum dikeluarkan, namun, sambil menunggu dikeluarkannya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 tentang usaha sumber daya mineral terdiversifikasi, draf yang telah dikirim ke Kantor Presiden, ia menambahkan.

“Segera setelah peraturan pemerintah dikeluarkan, peraturan menteri energi dan sumber daya mineral [Permen ESDM] akan dikeluarkan,” kata Jonan di Jakarta, Selasa, seperti dilansir dari kontan.co.id.

Karena permintaan PLN akan harga batu bara domestik tetap, Jonan menambahkan, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah PP No. 1/2017.

Jonan menolak berkomentar mengenai harga pasti yang akan diputuskan oleh pemerintah, namun kontan.co.id melaporkan bahwa mungkin 70 persen dari harga pasar saat ini. Sumber lain menyebutkan harga US $ 70 per ton.

Jonan menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir 2019, sebuah keputusan yang akan memberatkan PLN karena kenaikan harga batu bara global karena pembangkit listrik tenaga batu bara menyumbang 57 persen dari kapasitas pembangkit listrik di Indonesia.

Sementara itu, direktur perencanaan perusahaan PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan harga batu bara domestik saat ini mencapai $ 101 per ton.

Tidak bermuatan Politis

Jonan mengatakan bahwa kebijakan ini tidak ada kaitanya dengan tahun pemilihan Presiden pada tahun 2019 mendatang. Jonan menegaskan bahwa keputusan tidak menaikkan tarif dasar listrik bukan bermuatan politis.

Memang tahun 2019 merupakan tahun politik, karena pada tahun tersebut merupakan pemilihan umum untuk Legislatif dan Presiden. Tentu pihak pemerintah dibawah Presiden Jokowi dianggap mampu mencari keuntungan, terutama untuk memuluskan langkah Jokowi untuk bertarung kembali tahun 2019.

Kebijakan-kebijakan saat ini memang banyak dituduh beberapa pihak sebagai upaya untuk mencari simpati karena pemilu 2019 hanya setahun lagi, dan banyak kebijakan dinilai sarat kepentingan untuk tahun depan.

Pemerintah Longgarkan Moratorium Hutan Untuk Instalasi Militer

Pemerintah berencana merevisi peraturan presiden 2017 tentang moratorium hutan untuk pembangunan pabrik militer.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan pada hari Rabu bahwa peraturan tersebut menetapkan bahwa izin baru untuk pembangunan di hutan primer dan lahan gambut hanya dapat dikeluarkan untuk pengembangan proyek strategis pemerintah, namun tidak jelas apakah perkembangan yang terkait dengan militer disertakan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah meminta agar peraturan tersebut direvisi.

“Menurut saya, permintaan itu masuk akal, karena hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan seperti membangun bandara militer di hutan juga merupakan proyek strategis,” katanya di Istana Kepresidenan, menambahkan bahwa dia akan mempelajari permintaan tersebut.

Peraturan moratorium hutan tersebut pertama kali dikeluarkan pada tahun 2011 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Telah diperpanjang setiap dua tahun, dengan perpanjangan terbaru yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juni tahun lalu.

“Saya akan mempelajari usulan revisi dengan tim saya,” kata Siti.

Untuk kepentingan nasional

Dengan merevisi moratorium hutan yang akan dibangun untuk pabrik dan basecamp militer, ini nantinya berguna untuk banyak hal. Pembangunan pabrik untuk kepentingan militer ini tentunya juga akan berdampak positif untuk kepentingan nasional.

Usulan ini mungkin nantinya akan menimbulkan pro dan kontra, karena hutan di Indonesia memang telah banyak mengalami kerusakan. Dengan digunakannya hutan jika disetujui untuk pembangunan pabrik militer bisa jadi menjadi kebijakan yang akan mendapat protes dari beberapa pihak.

Rencana revisi ini memang belum ditentukan apakah akan terjadi atau tidak, namun semoga saja apabila hal ini terealisasi, maka pembangunan markas militer ini akan berdampak positif bagi sektor militer dan keamanan nasional.

Paspor Jurnalis BBC Ditahan Terkaitan Cuitan Di Twitter

Kantor imigrasi Timika memiliki paspor milik jurnalis Australia Rebecca Alice Henscke menyusul tweetnya yang mengkritik pemberian bantuan wabah campak dan malnutrisi di Asmat, Papua.

Salah satu tweet yang dimaksud diterbitkan di akun pribadinya pada 1 Februari, mengatakan bahwa persediaan makanan yang diberikan oleh pemerintah hanya terdiri dari mie instan, minuman ringan dan biskuit manis.

Menanggapi pos tersebut, Militer Indonesia (TNI), yang mengklaim dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat bahwa “apa yang dia tulis tidak mencerminkan kebenaran. Dalam foto, [makanan dan minuman] bukanlah bantuan kemanusiaan, namun produk yang dijual oleh pedagang dan secara tidak sengaja ditempatkan [di dermaga]. ”

Campak telah menewaskan setidaknya 71 anak di Asmat, Papua. Indonesia sekarang terdaftar di antara lima negara dengan jumlah kasus kasus anak terbanyak, terutama di provinsi paling timur di negara ini.

Henscke adalah seorang jurnalis yang telah melaporkan untuk BBC Indonesia sejak 2006, menurut akun LinkedIn-nya. Dia juga telah melaporkan berbagai media seperti SBS dan Tempo, mengenai isu-isu di Asia Tenggara.

Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno mengatakan dalam pernyataan tertulisnya, twitter Henschke menyinggung tidak hanya kepada pemerintah tapi juga mempermasalahkan jurnalisme sebagai sebuah profesi.

“Kebijakan Imigrasi Nasional adalah Kebijakan Selektif, dimana hanya orang asing yang membawa manfaat bagi bangsa tersebut untuk dikunjungi dan tinggal di Indonesia,” tulisnya.

Selanjutnya, Agung menyatakan bahwa Henschke sekarang sedang diselidiki dan diawasi Tim PORA (Tim Penumpang Asing).

Adapun bencana yang melanda suku Asmat di Papua memang banyak mendapat sorotan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Jokowi banyak dikritik lantaran dianggap tidak cekatan untuk mengatasi permasalahan campak di Papua tersebut.

Adapun TNI diturunkan dan dipimpin langsung oleh Panglia TNI untuk meninjau serta memberikan pertolongan lebih lanjut terkait permasalahan ini. TNI juga diturunkan untuk memantau meskipun keadaan di Asmat dinilai telah kondusif.

Transjakarta Usulkan Kenaikan Subsidi 90 Persen

Transjakarta mengusulkan kenaikan subsidi 90% untuk tahun depan.

Operator bus milik kota PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan mengajukan kenaikan lebih dari 90% subsidi Subsidi Layanan Umum (PSO) tahun depan karena rencana perbaikan layanan dan untuk mengakomodasi program OK Trip.

Direktur Utama perusahaan, Budi Kaliwono, mengatakan PSO akan menutup biaya operasional dan produksi, serta meningkatkan jumlah rute dan bus sekaligus mengakomodasi program OK Trip Gubernur Anies Baswedan, yang mengintegrasikan sistem pembayaran antara Transjakarta dan moda transportasi umum lainnya. .

“Jumlah untuk tahun depan lebih besar karena kami ingin meningkatkan layanan kami. Bukan hanya karena kita menambahkan OK Trip, tapi juga karena kita akan memperluas rute kita dan menambahkan lebih banyak bus, “katanya di gedung dewan pada Selasa seperti dilansir beritajakarta.com.

Budi mengatakan jumlah PSO meningkat setelah mempertimbangkan target jumlah penumpang, yang meningkat menjadi 212 juta orang tahun depan dari 145 juta tahun ini.

Dia mengatakan tahun ini subsidi untuk PSO adalah Rp 1,7 triliun, dengan penyerapan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun pada akhir tahun.

Dia menambahkan, saat ini, tarif untuk setiap perjalanan adalah Rp 11.000. Namun, penumpang hanya perlu membayar Rp 3.500 untuk setiap perjalanan berkat subsidi.

Cinta Mega, anggota Komisi C DPRD DKI yang mengawasi keuangan, meminta Transjakarta untuk menghitung ulang angka tersebut sehingga bisa sesuai dengan jumlah penyerapan anggaran.

“Jumlahnya Rp 3,3 triliun cukup tinggi, jadi mereka harus menghitung ulang setiap detail agar anggarannya efisien,” katanya.

Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kampanyennya memang mengatakan akan menggunakan OK Trip yaitu kartu dengan satu harga untuk layanan transportasi publik Jakarta. Ini akan memudahkan warga Jakarta yang berpergian dengan menggunakan Transjakarta.

Dengan satu harga ini juga diharapkan masyarakat Jakarta untuk lebih memilih beralih ke transportasi-transportasi publik seperti halnya Transjakarta.

Anies-Sandi Dinilai Kurang Transparan Untuk Birokrasi

Berbeda dengan birokrasi transparan yang dijanjikan dalam kampanye gubernur mereka, Gubernur DKI baru, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno sejauh ini tampaknya menerapkan sistem birokrasi tertutup, yang membatasi akses media massa untuk kegiatan mereka di Balaikota.

Sebelumnya, selama masa jabatan 2012-2017, mantan gubernur Joko  Widodo atau Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat mengizinkan wartawan dari berbagai organisasi media massa untuk mewawancarai mereka di hampir setiap tempat di gedung tersebut, termasuk di depan mereka untuk masing-masing kantor.

Namun saat ini, sebagian besar sesi wawancara hanya diizinkan dilakukan di aula utama gedung yang disebut Balairung. Lusinan wartawan yang hadir di balai kota harus menunggu Anies dan Sandiaga di aula utama konferensi pers.

Ini membatasi kemampuan wartawan untuk mencari tahu siapa yang mengunjungi gubernur dan wakil gubernur, dan juga untuk mempelajari topik apa yang sedang dibahas.

Berbagai pertemuan, yang biasanya terbuka untuk media, seperti pertemuan anggaran dan rapat hingga kepala kepala badan usaha milik negara, kini tertutup untuk umum.

Sandiaga mengatakan bahwa dia telah melarang para wartawan melakukan wawancara di depan kantornya karena latar belakangnya tidak cukup bagus untuk dipajang di televisi. “Wawancara dilakukan di Balairung karena latar belakangnya cukup bagus untuk dipajang di televisi,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, wartawan dilarang mengikuti pertemuan untuk menciptakan atmosfir yang lebih teratur.

“Semakin tertibnya suasana, semakin terkonsentrasi peserta rapat,” kata Dian.

Mungkin ini hanya beberapa perubahan yang terjadi untuk hal kecil, namun tentu saja ini membuat pewarta yang sudah terbiasa untuk mengambil berita dari segala tempat di Balai Kota sedikit demi sedikit semakin sulit untuk melihat lebih dekat tentang segala sesuatu seperti birokrasi di Jakarta yang sebelumnya diterapkan oleh Gubernur sebelumnya.

Menteri Susi Akan Museumkan Kapal Asing Yang Ditangkap

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki rencana untuk kapal asing yang melanggar kedaulatan Indonesia. Rencananya kapal berbendera asing yang ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia karena pelanggaran penangkapan ikan di perairan negara tersebut akan dijadikan sebagai museum.

Menteri Susi mengungakapkan rencananya dengan 10 kapal asing yang ditangkap karena melanggar daerah kedaulatan Indonesia segera dimuseumkan.

Salah satu kapal asing yang akan ditampilkan adalah Silver Sea 2, kapal raksasa berbendera Thailand dengan bobot 2.285 tonase kotor (GT).

“Ini akan menjadi bukti nyata [praktik perikanan ilegal yang merajalela di Indonesia] jika ada pihak yang menuduh Menteri Susi telah berbohong tentang keberadaan kapal asing yang mengeksploitasi ikan di perairan Indonesia]. Ini semoga bisa membuka mata rakyat Indonesia, “kata menteri seperti dikutip kompas.com, Jumat.

Kementerian tersebut memiliki kapal penangkap ikan yang tenggelam dalam patroli lautnya. Susi telah memutuskan untuk mengubah kapal raksasa tersebut menjadi museum yang akan dibuka untuk umum.

Ini bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha bersama untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

“10 kapal ini mewakili beberapa negara yang berbeda. Mereka akan ditampilkan untuk memberi bukti kepada orang-orang kita tentang praktik penangkapan ikan ilegal secara terus menerus di negara kita. Jika kita tenggelamkan semuanya, tidak akan ada bukti. Orang akan mengatakan bahwa ‘pendeta dan satgas 115 berbohong’, “kata Susi, merujuk pada unit kementerian yang ditugaskan untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

Sejak menjadi Menteri, Susi Pudjiastuti memang kerap memperlihatkan hasil kerjanya yang mengkandangkan kapal-kapal asing liar yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Ini tentunya memang sangat merugikan, karena sumber daya alam bawah laut Indonesia yang kaya raya dicuri oleh kapal-kapal asing yang sering masuk tanpa izin resmi kepada pihak berwenang Republik Indonesia.

JK Tolak Usulan Pembentukan Densus Antikorupsi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pada hari Selasa bahwa Polisi Nasional seharusnya tidak membentuk densus antikorupsi, karena pasukan tersebut telah mengusulkan kepada anggota parlemen.

Kalla mengatakan, negara harus fokus pada optimalisasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta unit antikorupsi yang ada di kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Dengan KPK, sudah cukup, faktanya, polisi sudah memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi. Bukan berarti mereka membutuhkan tim baru untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kami harus fokus pada KPK dan Dukung itu, “kata Kalla di kantornya pada hari Selasa seperti dikutip antaranews.com.

Rencananya untuk membentuk densus tersebut telah didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepolisian Nasional telah mengusulkan alokasi sebesar Rp 2,6 triliun dari anggaran negara untuk membentuk densus antikorupsi ini.

Sekitar Rp 768 miliar untuk upah 3.560 personil, Rp 359 miliar untuk tugas penyidikan dan Rp 1,55 triliun untuk peralatan dan fasilitas.

Rencana kepolisian tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena hal itu menjadi bagian dari “agenda politik” untuk merongrong KPK.

Kepala Polisi Nasional Jenderal Tito Karnavian mengatakan dia menginginkan agar densus memiliki kewenangan yang sama dengan KPK. Badan antigraft saat ini memiliki kekuatan investigasi dan penuntutan, sementara polisi hanya dapat melakukan penyelidikan, penuntutan harus diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Tito mengatakan akan menguraikan rencana kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Rencana pembentukan densus antikorupsi kepolisian ini sendiri menimbulkan pro dan kontra. KPK sendiri yang saat ini merupakan lembaga paling berwenang dalam penanganan korupsi tidak berkeberatan dengan adanya rencana dalam pembentukan densus antikorupsi yang akan berada dibawah kepemimpinan kepolisian Indonesia.

3 Orang Ditangkap di Bogor Terkait Peredaran Uang Palsu

Polisi di Bogor, Jawa Barat, telah menangkap tiga orang karena diduga mendistribusikan uang palsu.

Orang-orang kebanyakan menggunakan uang palsu saat berbelanja di malam hari, kata juru bicara Polisi Depok Adj. Kawan Sutrisno.

Ketiga pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Bayu Saputra, 22, Achmad Agus Ardian, 36, dan Hari Hariyanto alias Ombeng, 30, ditangkap setelah Bayu berbelanja di sebuah toko kelontong di Jl. Argo Raya di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Senin malam.

“Pemilik toko, Dedi Rachmat, mencurigai tagihan sebesar Rp 50.000 yang diajukan Bayu,” kata Sutrisno, Selasa.

Dedi melaporkannya ke polisi, yang kemudian menangkap Bayu beberapa jam kemudian. Ini menjadi kasus yang cukup jadi perhatian karena peredaran uang palsu ini meresahkan masyarakat.

Setelah mempertanyakan tersangka, polisi menangkap Achmad dan Hari saat mereka berbelanja di sebuah toko kelontong di Jl. Raya Bambu Kuning, juga di Bojong Gede.

“Tersangka melakukan tindakan di malam hari sehingga uang palsu tidak dikenali,” kata Sutrisno seperti dikutip kompas.com.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa setelah sebuah serangan polisi di rumah mereka, para pejabat menyita 13 Rp 50.000 uang kertas, lima uang kertas $ 10.000 dan sepuluh bundel Euro sebesar € 1 juta.

Para tersangka mengatakan bahwa mereka membeli uang palsu dari seorang pria yang diidentifikasi hanya sebagai A, yang dicari polisi, tambahnya.

Peredaran uang palsu saat ini memang belum diketahui ada berapa banyak. Meskipun demikian, setiap orang yang meneria uang memang diharapkan mengecek kembali uang tersebut guna memastikan keaslian dari uang yang diterimanya. Bukan hanya kerugian, anda mungkin bisa saja terjebak dan harus berurusan dengan pihak kepolisian apabila menerima uang palsu dalam jumlah besar.

Kini Membuat Paspor Semakin Lebih Mudah

Kantor Imigrasi akan membuat aturan baru guna mempermudah dalam mendaftar untuk mendapatkan passpor Indonesia. Kantor Imigrasi baru-baru ini menerapkan layanan untuk memesan nomor antrian melalui layanan chat ternama, WhatsApp.

Kantor Imigrasi Jakarta Pusat melakukan hal ini sekaligus untuk memperbaiki sistem manajemen pendaftaran yang kadang melonjak dan membuat banyak antrian. Dengan menerapkan sistem ini, antrian panjang dan praktek ilegal diharapkan dapat teratasi.

Kantor Imigrasi mengharapkan dengan menggunakan sistem baru untuk memotong garis panjang dalam antrian dan memudahkan pemohon. Hal ini disampaikan oleh kepala kantor Iimgrasi, Tato Juliadin Hidayawan.

Tato menjelaskan bahwa digitalisasi dapat membantu pelayanan yang ada, juga dapat membantu dalam menghilangkan praktek-praktek ilegal yang kadang terjadi.

Untuk mendapatkan nomor antrian ini, anda dapat langsung mengirimkan pesan kepada nomor yang telah disediakan. Nomor tersebut adalah 0812-9900-4406.

Anda dapat mengirim via whatsApp pada nomor tersebut dan mencantumkan format seperti # Nama # tanggal lahir (tanggal-bulan-tahun) #date of visit (tanggal-bulan-tahun).

Misalkan anda dapat mengirim format menjadi, # Andi # 14021999 # 13072019.

Setelah mengirimkan sesuai format, maka anda akan mendapatkan balasan berupa pemberitahuan kapan muncul.

Pelamar diharuskan menggunakan nomor telepon mereka sendiri untuk melakukan pemesanan, tiba di kantor 30 menit sebelum waktu yang dijadwalkan dan membawa dokumen asli yang diperlukan. Sayangnya, layanan ini hanya berlaku untuk pembuatan atau perpanjangan paspor dan tidak berlaku untuk paspor hilang atau rusak.

Orang yang ingin mendapatkan paspor baru atau memperbarui yang lama biasanya berdiri antrean panjang di kantor sejak dini hari. Perantara sering memanfaatkan situasi dan menjual nomor antrian kepada pelamar.