TGB Dukung Jokowi 2 Periode

Berita mengejutkan datang dari perpolitikan Indonesia dimana Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) TGH Zainul Majdi atau yang lebih akrab disapa Tuan Guru Bajang(TGB) menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk bisa memenangkan periode kedua.

Pernyataan ini tentu saja sangat mengejutkan karena TGB sendiri banyak didukung dan digadang-gadang merupakan salah satu calon yang paling potensial untuk bertarung dengan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. TGB yang saat ini aktif sebagai Gubernur NTB didukung banyak pendukung basis kontra Jokowi.

Memang apa yang disampaikan oleh TGB ini merupakan suatu hal yang belum bisa dikatakan resmi, namun ini tentu saja menjadi angin segar bagi kubu Jokowi karena mendapat dukungan dari salah satu figur yang dianggap mampu mendulang suara di Pilpres 2019 mendatang.

Oposisi kaget atas dukungan TGB

Sering berjalan dengan kubu oposisi membuat TGB yang saat ini bernaung di Partai Demokrat tentu membuat orang tidak menyangka akan statemen yang baru saja disampaikan.

Dilansir dari detik.com, saat diwawancarai oleh Transmedia, TGB mengatakan “Jadi keputusan apa pun itu harus mempertimbangkan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Keseluruhan dari 3 hal ini menurut saya, pantas dan fair kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selama 4 tahun ini beliau mulai”

Lebih lanjut TGB juga mengatakan bahwa dua periode merupakan waktu paling ideal untuk menyelesaikan berbagai visi & misi sebagai seorang pemimpin.

Dua periode secara common sense dan empirik yang saya alami, waktu yang lumayan fair bagi seorang pemimpin,” tegas TGB.

Tentu saja dukungan ini membuat kubu oposisi terheran-heran, pasalnya TGB selama ini merupakan salah satu calon kuat yang akan diusung oleh kubu oposisi untuk bertarung dengan Jokowi di Pilpres 2019. Dari PAN dan Gerindra sendiri mengatakan bahwa dukungan ini membuat kejutan karena hal yang tidak terduga terjadi.

Dari kubu Demokrat sendiri sebagai partai politik resmi TGB hanya mengucapkan selamat terhadap dukungan TGB terhadap Jokowi. Ada pun Demokrat hingga saat ini belum memutuskan arah koalisi mana yang akan dipilih saat Pilpres 2019 mendatang.

Ridwan Kamil Menang Pilgub Jabar Versi Hitung Cepat

Pasangan nomor urut 1 pemilihan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil-UU dinyatakan menang dalam perhitungan cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei.

Kemenangan ini memang belum final karena harus menunggu perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum(KPU) dalam beberapa hari kedepan, tetapi biasanya hasil lembaga survei dengan KPU tidak akan berbeda jauh khususnya karena hampir semua lembaga survei memenagnkan pasangan Ridwan Kamil-UU.

Dari survei beberapa lembaga menempatkan Ridwan Kami dan pasangan menang hingga 32 persen dan mengungguli 3 pasangan calon lainnya. Yang menarik dari hasil perhitungan cepat ini adalah pasangan nomor urut 3, Sudrajat – Ahmad Syaikhu berada ditempat kedua dengan persentase sekitar 29 persen – padahal pasangan ini dari sejumlah survei sebelumnya kalah dari pasangan Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi.

Kemenangan pasangan Ridwan Kamil – UU ini tentu saja tidak diluar dugaan, pasalnya pasangan yang bertajuk Rindu ini memang diunggulkan oleh banyak lembaga survei sebelum pemilihan Gubernur Jawa Barat untuk periode 2018-2023.

Mematahkan dominasi PKS

Kemenangan Ridwan Kamil di Jabar ini juga membuat rekor tak terkalahkan pasangan yang diusung oleh PKS pada 10 tahun terakhir berakhir. Kemenangan Ridwan Kamil ini membuat tradisi dari 10 tahun terakhir dimana kemenangan didapat oleh pasangan yang dicalonkan oleh PKS berakhir.

Pasangan dari PKS dan Gerindra, Sudrajat – Ahmad Syaikhu memang meraup suara yang cukup besar – tetapi ini tidak cukup untuk mengalahkan Ridwan Kamil dalam perhitungan cepat dari berbagai lembaga survei.

Sebelumnya pasangan dari PKS dan Gerindra ini memang digadang-gadang bisa memenangkan Pilgub Jabar meskipun dalam sejumlah survei tidak terlalu populer. Mengangkat isu #2019GantiPresiden, pasangan ini merasa cukup mampu bersaing dan mendapatkan suara dari para pendukungnya dan yang tidak pro terhadap Jokowi.

Fakta menarik lainnya dari pemilihan umu di Pilkada 2018 lalu adalah, semua pasangan yang diusung oleh Gerindra-PKS mengalami kekalahan. Partai seperti PDI-P sendiri juga mengalami hal serupa karena gagal membawa kemenangan bagi para kandidat yang diusung.

Dengan ini maka membuat orang menilai bahwa figur menjadi hal utama dalam pemilihan sebuah kepala daerah, tidak peduli dari partai mana yang mengusung.

Prabowo Nilai Pemerintah Melemahkan TNI

Ketua Partai Gerindra, Prabowo, menuduh pemerintah berusaha melemahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menempatkan negara itu pada risiko politik.

Pensiunan jenderal militer itu membuat pernyataan pada hari Selasa dalam sebuah video streaming 40 menit yang ditujukan kepada kader-kader Gerindra di halaman penggemar Facebook resminya.

TNI lemah, Angkatan Laut dan Angkatan Udara kami lemah, sumber daya kami telah disita. Akibatnya, kondisi ekonomi kita memburuk dan membebani rakyat, ”kata Prabowo dalam video tersebut.

Wakil Ketua Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa Prabowo bermaksud mengkritik pemerintah karena lebih memilih Polisi Nasional daripada TNI. Sebagai contoh, ia menambahkan, pemerintah tidak memberikan TNI peran kontraterorisme yang lebih besar dalam undang-undang terorisme baru.

Dia juga menunjuk pada pelantikan Comr baru-baru ini. Jenderal Iriawan, seorang perwira berpangkat tinggi di Kepolisian Negara, bertindak sebagai gubernur Jawa Barat.

Pemerintah tampaknya memperlakukan polisi sebagai ‘anak emas‘,” kata Ferry, Rabu.

Dalam videonya, Prabowo juga mengatakan bahwa hari-hari ini, uang bisa membeli listrik, dan menunjuk korupsi besar-besaran dalam pemerintahan saat ini.

Ada kekuatan yang melihat dirinya mengendalikan dan menentukan siapa yang bisa menjadi bupati, walikota, gubernur – bahkan presiden berikutnya,” kata Prabowo.

Institusi [negara bagian] kita lemah. Akibatnya, kekuatan politik kita dipertaruhkan, ”tambahnya.

Prabowo juga menyindir Presiden Joko Widodo karena sering membagikan paket bantuan makanan pokok kepada masyarakat untuk meningkatkan popularitasnya. “Tapi itu tidak melakukan apa pun untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi kita,” katanya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa mengkritik pernyataan Prabowo, mengatakan bahwa ia tidak memiliki data yang kuat di balik argumennya.

Mendapat kritikan dari PDI-P

Pendapat Prabowo tentang TNI dan kondisi ekonomi kami tidak akurat. Dia tidak mengacu pada data atau analisis apa pun. [Itu] lebih merupakan penilaian subyektif, ”kata Andreas Pareira dari dewan eksekutif pusat PDI-P.

Andreas, yang juga anggota Komisi I DPR yang mengawasi pertahanan, juga membantah kritik Prabowo, menunjuk pada profesionalisme TNI masa kini.

Militer sekarang lebih profesional daripada zaman Prabowo. Sekarang lebih fokus pada sektor pertahanan. Kami menyediakan mereka dengan fasilitas terbaik dan persenjataan terbaik, ”katanya.

Koalisi PKS, PAN Dan Gerindra Akan Bertahan Hingga 2019

Kerja sama antara Partai Keadilan Sejahtera berbasis Islam (PKS) dan dua partai oposisi lainnya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra untuk pemilihan daerah tahun depan kemungkinan akan berlanjut sampai pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019, kata mantan presiden PKS, Sohibul Iman.

“Kemungkinan besar kemitraan akan berlanjut hingga 2019. Itu tergantung pada konstelasi politik,” katanya seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin.

Sohibul mengatakan ketiga partai tersebut telah sepakat untuk membangun sebuah koalisi dalam pemilihan gubernur tahun depan di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Dia menegaskan pemilihan daerah 2018 adalah batu loncatan menuju pemilihan 2019. “Kami berharap (koalisi antara ketiga partai tersebut) bisa dipertahankan hingga 2019.”

Koalisi tersebut kabarnya akan segera mengumumkan nama calon gubernur mereka di lima provinsi setelah masing-masing pihak membuat keputusan tentang pencalonan gubernur dalam pertimbangan internal.

Sohibul mengatakan bahwa ketiga partai politik tersebut tidak dapat bekerja sama dalam semua pemilihan, di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, pada tahun 2018.

Seperti diberitakan sebelumnya, dewan eksekutif Partai Demokrat Barat Jawa optimis bahwa PKS dan PAN akan mencalonkan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan gubernur 2018 di Jawa Barat.

Ketua dewan eksekutif pusat PKS, Irfan Suryanagara, mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya akan membuat keputusan dari cabang Dems, PKS dan PAN untuk mencalonkan Deddy-Ahmad untuk pemilihan tahun 2018 di Jawa Barat.

Prabowo Subianto selaku ketua umum partai Gerindra memang digadang-gadang akan kembali maju pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Gerindra saat ini memang terus melakukan kerjasama dengan PKS dan PAN. Kedekatan 3 partai ini sendiri membuat koalisi yang sangat memungkinkan untuk mencalonkan Prabowo kembali berlaga pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

Selain Jokowi, Prabowo merupakan kandidat lain yang hingga saat ini digadang-gadang menjadi kandidat terkuat calon presiden tahun 2019 mendatang. Banyak poling survey yang selalu menempatkan Jokowi dan Prabowo menjadi kandidat yang hampir pasti akan kembali bertarung pada tahun 2019 mendatang.

Dokter Telah Mengizinkan Setya Novanto Diperiksa

Pembicara DPR Setya Novanto akhirnya dapat diinterogasi sebagai tersangka korupsi segera setelah dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan bahwa kondisi kesehatan ketua Partai Golkar telah membaik, kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Pengumuman tersebut dilakukan setelah penyidik ​​KPK dan seorang dokter mengunjungi Setya di Rumah Sakit Premier di Jatinegara, Jakarta Timur, dan mendapat penjelasan dari dokter yang telah mengawasi politisi tersebut.

“Intinya, menurut dokter, apakah itu pertanyaan dari Setya, sekarang bisa dilakukan,” kata Febri pada hari Rabu seperti dikutip kompas.com.

Setya telah ditunjuk sebagai tersangka dalam kasus e-KTP profil tinggi, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun (US $ 175 juta). Dia diduga memainkan peran penting dalam rencana untuk menipu dana yang dialokasikan untuk proyek tersebut.

Dia sebelumnya telah melewatkan dua panggilan KPK untuk diinterogasi sebagai tersangka pada 11 dan 18 September, dengan menyebutkan adanya penyakit.

Namun, KPK tidak menanyai Setya di rumah sakit.

“Kami datang hanya untuk memantau kondisinya. [Setya] sedang tidur saat tim memasuki kamarnya, “kata Febri.

Jantung Setya sudah membaik setelah pemeriksaan kateterisasi dan pemasangan cincin. Tekanan darahnya pun relatif stabil, tambahnya.

Febri mengatakan, hasil kunjungan tersebut akan dilaporkan ke pimpinan KPK. Badan antigraft juga telah memikirkan apakah perlu meminta pendapat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Putin Takin Sanksi Untuk Korut Takkan Mempan

Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia karena baru-baru ini mengadakan uji coba nuklir yang mengaikbatkan gempa hingga ke Jepang. Tentu saja berbagai negara yang berteman dengan Amerika dan PBB terus mengecam percobaan uji coba nuklir Korut ini.

Kim Jong-un yang merupakan pimpinan tertinggi Korea Utara tak menggubris ancaman serta sanksi yang terus dikumandangkan oleh pihak musuh, dan program nuklir yang masih terus dikembangkan oleh negara tersebut masih akan terus dibenahi.

Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa Korut saat ini tidak dapat diganggu dan pastinya akan lebih baik bagi negara itu hanya memakan rumput ketimbang harus menghentikan program nuklirnya. Pernyataan Putin ini dikatakan saat di China dimana sedang berlangsung pertemuan BRICS(Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) di Xiamen, China.

Adapun ancaman-ancaman sanksi ekonomi yang coba dilakukan oleh PBB dan Amerika terhadap Korut menurut Putin tidak akan mempan. Mengajak Korut untuk berunding dalam masalah menghentikan program nuklir negara tersebut bagi Putin merupakan hal yang sia-sia belaka.

Lebih lanjut Putin mengatakan opsi militer untuk menghentikan paksa program nuklir Korut ini pun sangat beresiko tinggi. Putin juga menyoroti langkah sanksi yang salah malah akan membuat kerugian bagi banyak masyarakat yang tidak bersalah.

Amerika sendiri beberapa kali mengatakan akan membalas perbuatan Korut apabila terus mengembangkan program nuklir dan ingin menembakkan roket nuklir ke negara Amerika Serikat. Korea Utara sendiri pada beberapa hari lalu membuat geger lantaran roket nuklir yang dilancarkan melewati wilayah Hokkaido, Jepang dan alarm nuklir pada negara itu berbunyi dan sempat menimbulkan ketakutan pada warga sekitar.

Donald Trump sendiri mengatakan tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Korut apabila langkah itu perlu diambil. Trump mengingatkan kepada Korut untuk tidak mencari gara-gara dan memulai peperpangangan yang akan menimbulkan kekacauan di dunia.

Partai Demokrat Belum Tentukan Sikap Putaran 2 Pilgub DKI

Partai Demokrat Belum Tentukan Sikap Putaran 2 Pilgub DKI

Kekalahan telak paslon Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta sudah pasti membuat pukulan yang telak bagi partai pengusungnya yaitu Partai Demokrat, partai yang didirikan oleh mantan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat jugalah yang menjadi mesin partai dalam memenangkan SBY dalam Pemilu sebelumnya. Tapi tahun ini, Partai Demokrat bukan lagi partai penguasa pemerintahan.

Tentunya dengan jumlah suara 937.955 atau sebesar 17,05 %, pasangan Agus-Sylvi harus rela tidak bisa mengikuti putaran ke-2 dimana paslon Basuki Tjahaya Purnama – Djarot Saiful Hidayat beserta paslon Anies Baswedan – Sandiaga Uno yang maju untuk putaran ke-2. Inipun setelah adanya kepastian bahwa salah satu dari pasangan calon tersebut belum bisa menyentuh perolehan suara diatas 50% untuk pilkada DKI Jakarta 2017.

Langkah apa yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat setelah kekalahan ini? Memang, sempat dikabarkan Partai Demokrat ini kemungkinan besar akan merapat ke paslon Anies-Sandi, pasalnya partai pendukung lainnya seperti PKB, PPP dan PAN memang sudah memulai dukungannya untuk paslon yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS tersebut. Hal ini memang dikatakan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M. Taufik dimana beliau mengatakan jika 3 dari 4 partai pendukung Agus-Sylvi sudah merapatkan barisannya ke dalam koalisi mereka.

Sedangkan menurut M. Taufik lagi, jika Ketua Tim Sukses Agus-Sylvi yaitu Nachrowi Ramli sudah memberikan sinyal-sinyal jika mereka mau bergabung untuk bisa memenangkan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta putaran ke-2 nanti. M. Taufik mengatakan jika dia sudah bertemu dengan Nachrow Ramlii, bahwa ada kesepakatan antar mereka berdua.

Tinggal menunggu keputusan dari SBY sebagai pengambil keputusan. Artinya kita harus menunggu pertemuan antara SBY dengan Ketua Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo sendiri memang sudah mengirimkan surat resmi langsung ke SBY untuk melakukan pertemuan antara mereka. Tentunya untuk membujuk agar Partai Demokrat mau bergabung kedalam koalisi mereka yang diklaim makin kuat sejak kedatangan 3 partai pendukung Agus-Sylvi lainnya.

Partai Demokrat Belum Tentukan Sikap Putaran 2 Pilgub DKI

Tapi benarkah demikian? Karena pendapat berbeda dilontarkan oleh juru bicara dari tim sukses Ahok – Djarot, Ruhut Sitompul yang sangat pesimis jika pernyataan dari M. Taufik itu tidak benar adanya. Terlebih karena Ruhut sangat tahu jika karakter SBY selama ini dimana Pak SBY akan menjadi penyeimbang jika orang yang diinginkan untuk bisa maju harus gagal.  Artinya SBY kemungkinan akan bersikap netral dalam putaran ke-2 Pilkada DKI Jakarta nanti. Jadi kemana Partai Demokrat akan merapat?

RIdwan Kamil Yakin Indonesia Sedang Dirongrong Dari Dalam

RIdwan Kamil Yakin Indonesia Sedang Dirongrong Dari Dalam

Generasi muda Indonesia pada saat ini jangan sampai dirusak oleh paham-pahan ideologi radikal. Hal inilah yang diungkapkan oleh seorang tokoh muda asal Jawa Barat dan juga sekaligus sang walikota kota Bandung, Kang Ridwan Kamil. Lebih lanjut, walikota yang terkenal dengan warganya tersebut mengatakan perlu adanya kampanye-kampanye yang mengedepankan nilai-nilai ke-bhinnekaan agar paham-paham radikal seperti itu tidak akan membuat moral generasi muda Indonesia menjadi rusak.

Dan walikota yang suka memberikan joke-joke dalam akun media sosialnya tersebut sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Taruna Merah Putih (TMP) beserta dengan gerakan Pemuda Ansor yang sudah sering mengampanyekan nilai-nilai luhur Bhinneka disejumlah daerah di Indonesia baru-baru ini. Dalam wawancaranya dengan pihak media baru-baru ini, Ridwan ingin terus bisa mengampanyekan nilai-nilai kebhinnekaan keberagaman ini dengan mengajak kita untuk bersama-sama mewujudkannya.

Terlebih jika beliau sebenarnya sangat mengetahui jika pada sebenarnya, Indonesia pada hari ini mendapat gangguan dari dalam. Jadi bukan gangguan yang berasal dari luar seperti yang diperkirakan oleh banyak pengamat belakangan ini. Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut disela-sela kegiatannya saat menghadiri acara yang digagas oleh TMP bersama pemuda Ansor baru-baru ini dengan tajuk Kirab Kebangsaan “Pancasila Rumah Kita” di lapangan Bintang Fantasi Pamanukan Kab. Subang provinsi Jawa Barat pada hari Sabtu, 4 Maret 2017 kemarin.

Dalam acara kirab kebangsaan tersebut, juga ikut hadir Ketua Umum TMP sendiri, Maruarar Sirait, kemudian hadir juga Yenny Wahid yang merupakan Direktur Wahid Institute dan juga anak dari mantan Presiden Indonesia ke-4, Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita panggil Gus Dur. Selain itu juga hadir banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang memang berasal dari Jawa Barat sendiri. Kirab kebangsaan tersebut sudah pastinya dihadiri oleh ribuan masyarakat Subang yang melihat dari awal acara seperti pawai budaya.

Kemudian walikota yang digadang-gadang untuk maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat pada 2018 mendatang ini mengatakan jika pada saat ini masyarakat Indonesia harus berhadapan kembali dengan politik devide et impera dengan membuat ideologi-ideologi yang ekstrim radikal, terlebih jika kebanyakan berita yang tersebar pada saat ini penuh sekali dengan kebohongan, dimana ujung-ujungya adalah tersebarnya banyak kebencian dibanyak orang.

RIdwan Kamil Yakin Indonesia Sedang Dirongrong Dari Dalam

Dulu, para penjajah tanah air Indonesia menggunakan ini untuk bisa mengalahkan rakyat Indonesia, dan itu terlihat lagi pada saat ini. Lawan!! Itulah ucapan Kang Emil kepada semua elemen generasi muda saat ini. Lawan dengan pikiran, ucapan, tulisan atau bahkan jika perlu lawan dengan fisik untuk siapapun yang mencoba memecah belah kita dan pastinya menganggu Pancasila. Dengan mengadakan kirab seperti ini, Kang Emil berharap para pemuda akan selalu mencintai tanah air Indonesia sampai kapanpun.

Masalah Agama Paslon di Pilkada DKI Jakarta

 

Masalah Agama Paslon di Pilkada DKI Jakarta

Pilkada DKI Jakarta memang selalu berbeda seperi biasanya. Seperti kali ini yang hebohnya sampai membuat dunia luar tahu akan kekisruhan yang terjadi. Terlebih disaat putaran pertama Pilkada DKI Jakarta kemarin dimana banyak partai-partai Islam terlebih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selalu menyerukan agar para pemilih di berada di DKI Jakarta untuk memilih pasangan calon yang mempunyai agama yang sama dengannya.

Artinya PKS meminta para pemilih yang beragama Islam untuk tidak memilih pasangan calon yang bukan muslim. Artinya PKS meminta warga DKI Jakarta untuk tidak memlih pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat untuk bisa menjadi Gubernur diperiode selanjutnya ini. Tapi ada yang aneh dan berbeda jika kita melihat Pilkada yang berlangsung diluar DKI Jakarta. Dimana hal tersebut ternyata sangat jauh berbeda.

Partai-partai Islam tersebut yang berada  didaerah lain justru mengusung pasangan calon kepala daerah yang tidak seiman. Jumlahnya? 22 daerah pemilihan Pilkada serentak 2017 di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang bernama Titi Anggraini menyebutkan jika koalisi-koalisi yang terjadi didaerah selain DKI Jakarta tidak perduli akan perbedaan agama serta berasal dari suku mana pasangan calon yang akan diusungnya agar bisa menang dalam Pilkada kali ini.

Lebih lanjut Titi melihat jika pada intinya sejumlah partai islam tersebut malah lebih mementingkan peluang agar bisa menang secara kontestasi. Contoh bisa diambil dari Pilkada di Papua yang ternyata mendukung calon yang tidak seiman bagi partai-partai Islam didaerah tersebut. Titi juga menegaskan jika ikatan koalisi lokal pada Pilkada 2017 kali ini lebih mengarah agar mereka bisa memenangkan calonnya daripada harus mementingkan agama serta kesukuan.

Lebih lanjut perempuan kelahiran Palembang, 12 Oktober 1979 ini mengakui jika koalisi yang diderah itu bisa sangat lentur. Terlebih jika kelenturan tersebut bisa melupakan yang namanya ras, agama dan suku. Titi juga ingin kita melihat pemilihan Pilkada yang berada diwilayah Indonesia Timur, yang memajukan pasangan calon dengan perpaduan mayoritas dan minoritas dari sebuah kelompok baik itu agama, ras ataupun suku.

Masalah Agama Paslon di Pilkada DKI Jakarta

Dengan perpaduan pasangan calon dalam segi agama, akan bisa menjadi katalisator agar mereka bisa hidup berdampingan secara harmonis. Apa yang terjadi untuk Pilkada DKI Jakarta, Titi sendiri melihat, agama hanya merupakan faktor pengikut dari faktor yang sebenarnya yaitu kompetisi antar pasangan calon. 2 pasangan calon kuat Gubernur DKI Jakarta sudah siap menghadapi putaran ke-2 yaitu pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Kita mungkin hanya bisa berharap, siapapun yang akan menang nanti, kerukunan umat beragama di Indonesia masih terjaga khususnya didaerah DKI Jakarta.

Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

 

Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Perhelatan Pilkada 2017 sudah selesai dilaksanakan serentak diseluruh daerah di Indonesia. Ada yang menang dan ada juga yang kalah. Walaupun yang kalah biasanya tidak akan pernah menerima hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan oleh KPU. Tapi kita tinggalkan sejenak pemilihan dan kekisruhan yang terjadi dalam Pilkada tersebut.

Mari kita menoleh sejenak tentang sebuah catatan kecil yang luput dari banyak perhatian banyak orang tentang pelaksanaan Pilkada di 101 daerah pemilihan ini. Catatan tersebut adalah tentang partisipasi perempuan dalam ikut dipemilihan Pilkada kali ini. Catatan yang terdapat dalam data Komnas Perempuan ini menyatakan bahwa hanya ada 6,7 persen perempuan saja dari semua calon Kepala Daerah yang ada dalam 101 daerah pemilihan.

Jika diperinci secara jelas, totalnya ada 24 orang perempuan yang menjadi calon Kepala Daerah dan 19 orang lagi akan menjadi calon Wakil Kepala Daerah. Besar? Tidak, jika mau kita bandingkan dengan jumlah laki-laki yang menjadi calonnya. Jumlahnya terpaut sangat jauh dimana mereka menguasai dengan jumlah mencapai angka 599 calon laki-laki atau sekitar 93,3 persen. Jauh bukan perbandingannya? Disini terlihat jika kepemimpinan perempuan di negeri kita ini masih sangat rendah dimana mereka sering mendapatkan banyak sekali tantangan serta rintangan.

Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah tentang persepsi dari masyarakat yang masih menganggap jabatan-jabatan politik masih dianggap ranah laki-laki bukan perempuan. Apa yang menjadi penyebabnya? Mengapa sangat sedikit sekali kader perempuan yang maju menjadi calon pemimpin didaerah? Selain anggapan yang sudah dikatakan tadi, ternyata hal yang lebih mendukung adalah jarang adanya pengkaderan dari partai politik untuk bisa membawa kader perempuannya dalam menempati jabatan strategis.

Partai-partai polotik masih belum memberi ruang lebih untuk memberi kesempatan yang besar bagi kaum hawa dalam kiprahnya didunia politik. Walaupun sebenarnya, perempuan bisa lebih unggul dalam masalah sensitivitas. Karena perempuan memang diakui memiliki sensitivitas lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Dengan adanya sensitivitas, kaum perempuan akan bisa lebih peka dalam menghadapi persoalan masyarakat daerah yang akan dipimpinnya kelak.

Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Karena melihat minimnya calon Kepala Daerah, mungkin pemerintah perlu untuk sosialisasi dan pendekatan  kepada wanita agar mau ikut serta dalam pesta pemilihan Kepala Daerah. Bahkan anggap saja pemerintah tidak mau perduli akan hal ini, mungkin partai-partai politik mungkin bisa melakukan pengkaderan bagi anggotanya dalam membekali mereka pengetahuan politik. Pastinya kita juga harus bisa mendorong kaum hawa untuk bisa lebih maju.