Kementrian Mengatakan Untuk Melengkapi Kendaraan Dengan Alat Monitoring

Kementerian mengatakan untuk melengkapi kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan perangkat pemantauan atau monitoring.

Kementerian Perhubungan telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk segera memenuhi janjinya untuk menyediakan kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan perangkat pemantauan dalam bentuk dasbor khusus sehingga pemerintah dapat memantau operasi pengangkatan penumpang.

Direktur Perhubungan dan Moda Angkutan Cucu Mulyana mengatakan di Jakarta pada hari Senin bahwa dasbor adalah instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No. 108/2018 yang baru dikeluarkan untuk angkutan umum non-rute.

“Dasbor akan membantu pelaksanaan Peraturan No. 108 menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya seperti dilansir tempo.co, menambahkan bahwa dasbor akan memberi data kepada Kementerian Perhubungan tentang jumlah kendaraan yang beroperasi dan juga sekitar transaksi.

Dia mengatakan bahwa, dengan dasbor khusus, pejabat dari badan transportasi regional dapat memantau operasi untuk memastikan bahwa semua pengemudi kendaraan yang beroperasi dengan aplikasi yang memenuhi syarat sesuai dengan tingkat langit-langit dan lantai.

Dia menekankan bahwa Kementerian Perhubungan perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk memberlakukan peraturan tersebut.

“Kementerian Telekomunikasi dan Informasi perlu mengeluarkan peraturan tentang penyedia aplikasi. Kurangnya peraturan tersebut menyebabkan masalah dalam pengoperasian kendaraan bermitra dengan penyedia aplikasi, “kata Cucu.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 108/2018 hanya membahas masalah transportasi, sementara peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengatur teknologinya.

Bank Indonesia Peringatkan Pemilik Dan Trader Koin Digital

Bank Indonesia mengambil sikap tegas terhadap kripto yang mendesak agar semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan penjualan, penjualan atau perdagangan token.

“Memiliki mata uang virtual sangat berisiko dan inheren spekulatif,” kata bank sentral tersebut dalam sebuah pernyataan Sabtu. Token digital “cenderung membentuk gelembung aset dan cenderung digunakan sebagai metode untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan membahayakan masyarakat.”

Langkah ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh regulator karena mereka berusaha mengelola potensi risiko dari maniak kripto kognitif global sambil tidak memiliki kewenangan untuk melarang penggunaannya.

Bank sentral Korea Selatan melarang karyawan dari perdagangan kripto di pekerjaan minggu lalu, sementara China telah menggariskan proposal untuk mencegah penambangan bitcoin, proses dimana mata uang virtual memasuki sirkulasi.

Pernyataan Bank Indonesia mengikuti larangan sebelumnya perusahaan teknologi keuangan yang menggunakan kripto mengenai transaksi pada bulan Januari, yang tidak melarang perdagangan token digital itu sendiri.

Sementara otoritas mengulangi larangan yang ada pada penyedia sistem pembayaran di bawah pengawasannya dari transaksi pemrosesan dengan menggunakan mata uang digital, PT Bitcoin Indonesia, pertukaran mata uang virtual yang memiliki lebih dari 940.000 anggota, tidak berada di bawah pengawasannya.

Jumlah peminat dan pengguna Bitcoin danĀ  koin digital lainnya memang terus berkembang dan seakan tak terbendung. Ada pun beberapa pihak menganggap bahwa koin digital merupakan mata uang masa depan karena saat ini hampir semua hal berhubungan dengan digital.

Bitcoin memang membuat banyak pro kontra dan sejak kemunculannya, Bitcoin menjadi perhatian dari negara, pengamat dan banyak pihak dari seluruh dunia. Ada pun Bitcoin merupakan koin yang pertama kali buming di dunia, dan diikuti oleh bermunculannya koin-koin baru dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan bitcoin yang telah menyentuh angka ratusan juta.

OJK Keluarkan Regulasi Mata Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan peraturan mengenai melindungi nilai mata uang untuk membantu investor melindungi investasi mereka di pasar saham terhadap kemungkinan penurunan nilai tukar rupiah.

“Peraturan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko mata uang bagi investor asing dengan harga yang lebih kompetitif,” kata Ketua OJK Wimboh Santoso pada hari Selasa.

Dia berharap regulasi hedging mata uang, yang saat ini dalam persiapan, bisa diimplementasikan dalam beberapa bulan ke depan.

Wimboh mengatakan dengan fasilitas hedging mata uang, investasi di pasar saham Indonesia akan lebih menarik bagi investor asing karena investasinya akan terlindungi dari kemungkinan penurunan nilai mata uang terhadap mata uang asing.

Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pemain terbaik di Asia pekan lalu. Stock Composite Index mencapai rekor tertinggi di 6.355 pada penutupan perdagangan tahun lalu. Indeks naik 20 persen dari 5.296 pada penutupan perdagangan di 2016.

Rupiah juga relatif stabil pada 2017. Tahun ini berakhir pada harga Rp 13.520 terhadap dolar AS, sedikit mengalami penurunan dari Rp 13.400 di awal Januari.

Wimboh mengatakan dengan iklim investasi yang lebih kondusif, pasar saham akan memainkan peran lebih penting dalam menyediakan dana untuk kegiatan bisnis. Dana yang diperoleh dari pasar modal Indonesia mencapai Rp 257,02 triliun pada 2017, melampaui target OJK sebesar Rp 217,02 triliun.