Jonan Tanda Tangan Keputusan Terkait Harga Tetap Batubara

Jonan Tanda Tangan Keputusan Terkait Harga Tetap Batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan telah menandatangani sebuah dekrit mengenai harga batu bara domestik yang ditetapkan berdasarkan kewajiban pasar domestik (DMO), sebuah langkah yang diharapkan dapat meringankan beban keuangan perusahaan listrik milik negara PLN.

Keputusan tersebut belum dikeluarkan, namun, sambil menunggu dikeluarkannya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 tentang usaha sumber daya mineral terdiversifikasi, draf yang telah dikirim ke Kantor Presiden, ia menambahkan.

“Segera setelah peraturan pemerintah dikeluarkan, peraturan menteri energi dan sumber daya mineral [Permen ESDM] akan dikeluarkan,” kata Jonan di Jakarta, Selasa, seperti dilansir dari kontan.co.id.

Karena permintaan PLN akan harga batu bara domestik tetap, Jonan menambahkan, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah PP No. 1/2017.

Jonan menolak berkomentar mengenai harga pasti yang akan diputuskan oleh pemerintah, namun kontan.co.id melaporkan bahwa mungkin 70 persen dari harga pasar saat ini. Sumber lain menyebutkan harga US $ 70 per ton.

Jonan menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir 2019, sebuah keputusan yang akan memberatkan PLN karena kenaikan harga batu bara global karena pembangkit listrik tenaga batu bara menyumbang 57 persen dari kapasitas pembangkit listrik di Indonesia.

Sementara itu, direktur perencanaan perusahaan PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan harga batu bara domestik saat ini mencapai $ 101 per ton.

Tidak bermuatan Politis

Jonan mengatakan bahwa kebijakan ini tidak ada kaitanya dengan tahun pemilihan Presiden pada tahun 2019 mendatang. Jonan menegaskan bahwa keputusan tidak menaikkan tarif dasar listrik bukan bermuatan politis.

Memang tahun 2019 merupakan tahun politik, karena pada tahun tersebut merupakan pemilihan umum untuk Legislatif dan Presiden. Tentu pihak pemerintah dibawah Presiden Jokowi dianggap mampu mencari keuntungan, terutama untuk memuluskan langkah Jokowi untuk bertarung kembali tahun 2019.

Kebijakan-kebijakan saat ini memang banyak dituduh beberapa pihak sebagai upaya untuk mencari simpati karena pemilu 2019 hanya setahun lagi, dan banyak kebijakan dinilai sarat kepentingan untuk tahun depan.