Iklan Jokowi di Bioskop Menjadi Polemik

Dunia perpolitikan di Indonesia seakan tidak ada hentinya memanas, ini bisa dimaklumi lantaran 2019 sudah semakin dekat.

Ya, 2019 merupakan tahun politik dimana untuk pertama kalinya di Indonesia akan melakukan Pileg dan Pilpres secara serentak. Tak heran setiap kubu memiliki cara tersendiri untuk mengambil simpatik masyrakat. Mulai dari hal kontroversi hingga hal-hal lainnya, ini merupakan bumbu-bumbu perpolitikan yang ada di Indonesia yang tak bisa terhindarkan.

Kali ini, salah satu kontroversi datang dari petahana atau Presdien Jokowi karena permasalahan iklan. Lho, iklan apa?

Iklan yang dimaksud adalah iklan tentang prestasi Jokowi yang ditayangkan di bioskop akhir-akhir ini. Tak pelak hal ini mengundang reaksi negatif dari kubu Oposisi yang menganggap hal tersebut merupakan iklan terselubung sebagai kampanye Jokowi dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR sekaligus Politisi Gerindra meminta Kemenkominfo untuk menarik iklan-iklan tersebut dari bioskop lantaran menganggap bahwa iklan tersebut menyalahi aturan karena mengandung makna terselebung.

Menjadi polemik di masyarakat

Iklan tentang keberhasilan kerja pemerintah Jokowi saat ini banyak dipandang sebagai cara curang petahana untuk kampanye terselebung, tak setidaknya tak sedikit masyarakat yang menilai hal tersebut. Meski begitu, tak sedikit pula masyarakat yang menganggap wajar tentang pemerintah memaparkan keberhasilan dari pencapaian pemerintah saat ini.

Pro dan kontra di masyarakat sendiri tak bisa dihindari. Masyarakat yang menonton ada yang tidak menyukai hal tersebut, tetapi ada pula yang menganggap hal tersebut lumrah.

Dari Kominfo sendiri telah mengklarifikasi mengenai video tersebut melalui Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu.

Ferdinandus menegaskan bahwa iklan yang ada di bioskop bukan merupakan bagian dari kampanye terselubung. Ia menuturkan bahwa menjadi kewajiban dari Kemenkominfo sebagai Humas pemerintah untuk menyampaikan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Tentang alasan mengapa bioskop dipilih menjadi media penyampaian informasi ini, Ferdinandus menuturkan alasannya karena bioskop merupakan media yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi mengenai keberhasilan pemerintahan yang berjalan saat ini.

Jika sudah begini, semua tergantung bagaimana masyarakat untuk menyikapinya lagi. Bagaimana menurut Anda?

Presiden Jokowi Angkat Suara Terkait Pelemahan Rupiah

Presiden Joko Widodo(Jokowi) telah berbicara tentang kejatuhan rupiah, yang mencapai Rp 14.900 terhadap dolar AS pada hari Rabu, mengatakan bahwa menteri ekonominya berurusan dengan masalah ini.

Dia menggarisbawahi dua hal untuk menstabilkan mata uang – meningkatkan investasi untuk meningkatkan ekspor dan menyelesaikan defisit transaksi berjalan (CAD), yang mencapai US $ 8 miliar atau 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Jika kita dapat mengatasi [dua] kami dapat mengatasi semua [masalah],” kata Jokowi di Jakarta, menambahkan bahwa dia memberi menteri satu tahun untuk menangani CAD.

Dia menyebutkan bahwa penggunaan wajib 20 persen biodiesel campuran (B20) adalah salah satu upaya untuk mengurangi CAD karena akan dapat mengurangi impor minyak secara signifikan.

“[Dengan penggunaan wajib B20], kami akan menghemat sekitar $ 5 miliar hingga $ 6 miliar. Sementara itu, kita bisa menggunakan minyak sawit mentah kita sendiri (CPO). Ini akan meningkatkan harga komoditas di pasar global, ”katanya, mengacu pada kebijakan pemerintah yang telah berlaku sejak 1 September.

Jokowi juga meminta para menteri untuk meningkatkan konten lokal dalam proyek-proyek pemerintah untuk mengurangi impor bahan baku. Dia menambahkan bahwa diharapkan untuk menghemat antara $ 2 miliar hingga $ 3 miliar dalam valuta asing.

Faktor eksternal pengaruhi Indonesia dan negara berkembang

Dia mengatakan ketidakpastian global, dipicu oleh perang perdagangan antara China dan Amerika Serikat, dan normalisasi kebijakan monumental di AS telah menekan mata uang di negara-negara berkembang.

Jokowi menambahkan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan lembaga lain untuk menangani masalah ini.

Selain pemerintah, tentunya peran aktif masyarakat Indonesia secara umum juga mampu membantu penguatan rupiah terhadap dollar AS.

Beberapa hal yang bisa dilakukan misalnya seperti menukarkan dollar yang dimiliki ke rupiah, tidak membeli barang-barang dari luar negeri untuk saat ini dan terakhir menunda liburan ke luar negeri hingga rupiah kembali ke nilai yang cukup stabil.

Peran orang-orang kaya Indonesia juga diharapkan bisa membantu rupiah keluar dari keterpurukan. Tentunya peran orang kaya di Indonesia sangat bisa membantu keterpurukan rupiah dengan menukarkan aset dollar yang dimiliki ke rupiah.

Jokowi Menandatangani Inpres Bencana di Lombok

Presiden Joko Widodo(Jokowi) telah menandatangani instruksi presiden (Inpres) tentang mitigasi bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat, setelah beberapa gempa menghancurkan pulau liburan itu.

“Inpres [penandatanganan] sudah selesai,” katanya di Jakarta, Kamis.

Jokowi mengatakan, penerbitan instruksi presiden akan memberikan dasar hukum bagi upaya mitigasi oleh kementerian dan lembaga pemerintah terkait.

“Yang paling penting adalah kami telah bekerja dalam skala nasional bersama dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota,” tambahnya.

Jokowi menjelaskan bahwa rekonstruksi rumah dan infrastruktur yang rusak telah dilakukan secara bertahap. Pihak berwenang mengidentifikasi rumah yang memenuhi syarat untuk bantuan pemerintah.

Dia juga mengatakan bahwa dia telah merencanakan untuk melakukan kunjungan lagi ke Lombok segera.

Selama kunjungan sebelumnya ke Lombok Utara baru-baru ini, Jokowi mengulangi janjinya untuk membantu korban membangun kembali rumah mereka. Pemerintah berjanji untuk menyediakan hingga Rp 50 juta (US $ 3.460) per rumah, tergantung pada tingkat kerusakan.

BNPB catat 3 gempa kuat daam 22 hari di NTB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa, pada hari Senin, tiga gempa kuat dalam 22 hari di Nusa Tenggara Barat menghancurkan setidaknya 72.000 rumah, 671 sekolah, 128 tempat ibadah dan 52 fasilitas kesehatan. Gempa juga menewaskan sedikitnya 487 orang, melukai sekitar 7.700 dan mengungsi lebih dari 410.000.

Pemerintah mempertahankan untuk tidak menyatakannya sebagai bencana nasional dan mengeluarkan Inpres sebagai dasar hukum untuk pemulihan pascabencana.

Bencana gempa bumi yang melanda Lombok memang membuat banyak perhatian pemerintah pusat terhadap penanggulangan bencana terus diperhatikan. Berbagai bantuan pun silih berganti dikirimkan oleh lembaga resmi negara maupun oleh berbagai lembaga lainnya yang turut membantu meringankan bencana alam yang terjadi di daerah tersebut.

Meskipun belum lama mengalami gempa bumi, BNPB tetap menghimbau bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk tidak takut mengunjungi daerah NTB lain. Beberapa wilayah yang terkena gempa sebenarnya hanya berpusat pada sebagian wilayah lombok dan wilayah lombok lainnya meskipun terkena guncangan akan tetapi masih aman dari ancaman gempa besar.

Pemerintah bersama pengusaha hotel di Lombok pun menyelenggarakan berbagai promo menarik bagi wisatawan sehingga bisa mengembalikan pariwisata daerah tersebut kembali stabil pasca gempa yang mengguncang Lombok.

Cak Imin Masih Yakin Dipilih Dampingi Jokowi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap yakin bahwa pemimpinnya Muhaimin Iskandar adalah salah satu dari lima nama yang Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan untuk slot wakil presiden, meskipun klaim sebaliknya.

“PKB masih sangat berharap bahwa tiket yang akan diumumkan adalah Jokowi-Muhaimin,” kata eksekutif PKB, Jazilul Fawaid, Kamis.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jokowi mengatakan bahwa Muhaimin tidak lagi dipertimbangkan, dengan kandidat non-partisan seperti mantan Hakim Konstitusi (MK) Mahfud MD datang ke depan.

Jazilul membantah klaim, mengatakan bahwa Muhaimin secara teratur berkomunikasi dengan Jokowi, dengan pertemuan terakhir mereka yang berlangsung pada Rabu malam, ketika Muhaimin menghadiri acara pengajian Quran di Istana Negara.

Percakapan mereka bersifat pribadi, tetapi kami optimis,” katanya.

Muhaimin telah menerima mandat dari ulama Muslim dan Jokowi baru-baru ini bertemu dengan ulama muda, banyak di antaranya memiliki hubungan dengan Muhaimin dan memberikan mandat mereka kepadanya.”

Jokowi telah dihantam oleh tuduhan warisan non-Muslim, dan analis mengatakan bahwa memilih pasangan yang berjalan dengan latar belakang Islam yang kuat diperlukan untuk mencegah serangan tersebut.

Dukungan PKB adalah penting bagi Jokowi karena merupakan tangan politik tidak resmi dari organisasi massa Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU).

PKB tepis keraguan tinggalkan Jokowi

Ada laporan bahwa PKB dapat meninggalkan koalisi pro-pemerintah jika Muhaimin tidak dipilih. Namun, Jazilul mengatakan dukungan PKB tidak tergantung pada pilihan Wakil Jokowi.

Kami telah bersama Jokowi selama lima tahun, dan kami akan tetap bersama tahun depan.”

PKB sendiri bersama Cak Imin memang sejak lama mempromosikan diri untuk menjadi Wakil Presiden periode 2019 mendatang. Nama Cak Imin memang sudah sangat dekat dengan Jokowi, tetapi banyak orang mengatakan bahwa jika Jokowi tidak membawa Cak Imin di 2019 nanti, ada kemungkinan besar bahwa Cak Imin bergabung dengan kubu Prabowo atau kubu lainnya.

Meski sudah membantah, banyak pihak meragukan komitmen PKB untuk tetap mendukung Jokowi seandainya ketua partai tersebut tidak dipilih untuk mendampingi Jokowi bertarung di Pilpres 2019 mendatang.

TGB Dukung Jokowi 2 Periode

Berita mengejutkan datang dari perpolitikan Indonesia dimana Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) TGH Zainul Majdi atau yang lebih akrab disapa Tuan Guru Bajang(TGB) menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk bisa memenangkan periode kedua.

Pernyataan ini tentu saja sangat mengejutkan karena TGB sendiri banyak didukung dan digadang-gadang merupakan salah satu calon yang paling potensial untuk bertarung dengan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. TGB yang saat ini aktif sebagai Gubernur NTB didukung banyak pendukung basis kontra Jokowi.

Memang apa yang disampaikan oleh TGB ini merupakan suatu hal yang belum bisa dikatakan resmi, namun ini tentu saja menjadi angin segar bagi kubu Jokowi karena mendapat dukungan dari salah satu figur yang dianggap mampu mendulang suara di Pilpres 2019 mendatang.

Oposisi kaget atas dukungan TGB

Sering berjalan dengan kubu oposisi membuat TGB yang saat ini bernaung di Partai Demokrat tentu membuat orang tidak menyangka akan statemen yang baru saja disampaikan.

Dilansir dari detik.com, saat diwawancarai oleh Transmedia, TGB mengatakan “Jadi keputusan apa pun itu harus mempertimbangkan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Keseluruhan dari 3 hal ini menurut saya, pantas dan fair kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selama 4 tahun ini beliau mulai”

Lebih lanjut TGB juga mengatakan bahwa dua periode merupakan waktu paling ideal untuk menyelesaikan berbagai visi & misi sebagai seorang pemimpin.

Dua periode secara common sense dan empirik yang saya alami, waktu yang lumayan fair bagi seorang pemimpin,” tegas TGB.

Tentu saja dukungan ini membuat kubu oposisi terheran-heran, pasalnya TGB selama ini merupakan salah satu calon kuat yang akan diusung oleh kubu oposisi untuk bertarung dengan Jokowi di Pilpres 2019. Dari PAN dan Gerindra sendiri mengatakan bahwa dukungan ini membuat kejutan karena hal yang tidak terduga terjadi.

Dari kubu Demokrat sendiri sebagai partai politik resmi TGB hanya mengucapkan selamat terhadap dukungan TGB terhadap Jokowi. Ada pun Demokrat hingga saat ini belum memutuskan arah koalisi mana yang akan dipilih saat Pilpres 2019 mendatang.

Akhirnya Warga Papua Merasakan Hasil Bumi Freeport

Akhirnya Warga Papua Merasakan Hasil Bumi Freeport

Dan inilah janji pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk semua masyarakat Papua. Dimana mereka sangat menjamin akan memberi jatah yang sangat besar untuk kemajuan bumi Papua jika PT. Freeport Indonesia siap dan mau melaksanakan divestasi saham 51 persen. Untuk besaran divestasi saham 51 persen tersebut memang sudah diatur sebaik-baik dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017 dimana setiap perusahaan tambang asing harus mengeluarkan divestasi saham sebesar 51 persen tersebut.

Artinya jika PT. Freeport melunak dengan mau mengeluarkan kewajiban saat menambang di Indonesia, sudah pasti pemerintah pusat tidak akan melupakan dalam pembagian keuntungan yang harus diterima didaerah tempat penambangan tersebut berada. Hal ini terkait dengan pembicaraan lebih lanjut antara Bupati Mimika Papua, Eltinus Omaleng yang sudah bertemu dan membicarakan lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bisar Pandjaitan.

Pertemuan yang diadakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut memang membawa pesan dan dukungan dari rakyat Papua untuk benar-benar melaksanakan  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang sebuah pelaksanaan yang harus dijalankan sehuubungan atas kegiatan penambangan mineral dan batubara dibumi Indonesia.

Yup Eltinus memang sengaja datang ke ibukota Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut. Dimana pemerintah daerah Mimika bersama masyarakat adat (ulayat) sangat meminta agar peraturan tersebut bisa diberlakukan untuk PT. Freeport. Seperti yang sudah kita ketahui jika PT. Freeport sendiri memang sudah bertahun-tahun mengadakan penambangan emas. Walaupun begitu, masyarakat Papua sama sekali belum merasakan sendiri hasil penambangan tersebut.

Kemudian dalam pertemuan tersebut juga, Eltinus menyampaikan jika semua masyarakat Papua sangat menginginkan bagian keuntungan atas hasil penambangan tersebut. Ini artinya, masyarakat Papua meminta sebagian saham dari PT. Freeport Indonesia jika pada nantinya mereka mau melepas saham sebesar 51 persennya. Dan pada saat itu juga, Luhut langsung mengambulkan keinginan yang disampaian oleh sang Bupati Timika tersebut. Luhut juga memberikan jaminan jika nantinya semua saham tersebut bisa dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten serta tidak lupa pemilik hak ulayat.

Akhirnya Warga Papua Merasakan Hasil Bumi Freeport

Dan setelah semua sudah terbagi, sisanya akan dimilikii oleh pemerintah pusat tutur Eltinus usai pertemuannya dengan sang menteri tersebut. Lebih lanjut Eltinus menyerahkan semua hal tersebut kepada pemerintah pusat untuk bisa mengatur tata cara kepemilikan atas saham PT. Freeport Indonesia. Terakhir, Eltinus mengatakan jika sudah sepantasnya masyarakat Papua merasakan dan mendapat bagian dari hasil tambang yang memang berada di tanah Papua.

 

Jokowi Diminta Manfaatkan Momen Kedatangan Raja Salman Ke Indonesia

 

Jokowi Diminta Manfaatkan Momen Kedatangan Raja Salman Ke Indonesia

Sudah siapkah Indonesia menyambut kedatangan Raja Salman dari Saudi Arabia? Jika melihat pemberitaan akhir-akhir ini, sepertinya pemerintah sedang benar-benar disibukkan dengan persiapan kedatangan sang raja tersebut ke Indonesia pada bulan Maret 2017 ini. Dan kedatangan Raja Salman ini sebenarnya sangat memungkinkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Jokowi saat ini. Banyak yang berpendapat jika Presiden Indonesia saat ini, Jokowi akan mampu untuk bisa memaksimalkan kedatangan Raja Salman di Jakarta nanti.

Menurut beberapa kalangan termasuk Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PSTII) Universitas Indonesia (UI), Abdul Muta’ali mengatakan jika Jokowi diharuskan sudah mengerti untuk bisa memainkan 2 peranan sekaligus. Apa saja? Tentu saja untuk untuk bisa memanfaatkan secara kepentingan politik pemerintahannya saat ini dan pastinya untuk memanfaatkannya atas nama kepentingan nasional Indonesia.

Lebih lanjut Abdul mengatakan jika kita mau melihat lagi dari segi politik luar negeri Indonesia, maka kita akan dipandang sebagai negara yang mempunyai mazhab bebas dan non blok dan ini pastinya harus bisa dipertahankan. Sedangkan untuk melihat kedalam politik dalam negeri Indonesia, kehadiran Raja Salman akan bisa sedikitnya meredakan ketegangan yang saat ini melanda. Terlebih disaat ini dimana kita melihat masih banyak pandangan yang mengatakan jika pemerintahan Jokowi saat ini menjaga jaraknya dengan umat islam di Indonesia.

Persepsi-persepsi bercampur dengan berita hoak di media sosial saat ini akan bisa langsung runtuh seketika dengan kedatangan Raja Salman tersebut. Kemudian kedatangan Raja Salman yang membawa rombongan sampai 1500 orang dengan 7 buah pesawat Boeing ini akan bisa menepis isu tentang adanya Tiongkokisasi yang beredar di Indoenesa saat ini. Selain akan menjawab kepentingan politik pemerintahannya, Presiden Jokowi diharuskan mampu membawa kepentingan nasional atas kehadiran Raja Salman.

Kemungkinan Jokowi bisa membahas bersama dengan Raja Salman tentang masalah kuota haji agar bisa untuk ditambah lagi mengingat Indonesia merupakan negara dengan muslim terbanyak di dunia. Kemudian Abdul menambahkan, Presiden Jokowi juga bisa membicarakan langkah-langkah ke-2 negara dalam memberi perlindungan untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang saat ini bekerja di Arab Saudi. Ini dimaksudkan agar kita tidak mendengar kembali bagaimana disiksanya para TKI akibat perlakuan kejam dari majikannya di Arab Saudi.

Jokowi Diminta Manfaatkan Momen Kedatangan Raja Salman Ke Indonesia

bdul juga melihat sangat penting juga bagi Presiden Jokowi untuk juga meningkatkan kerjasama dengan Arab Saudi untuk masalah lain seperti pendidikan dan kebudayaan. Untuk masalah investasi di Indonesia, Presiden Jokowi harus bisa memanfaatkan kedatangan Raja Salman dimana Indonesia sangat berpotensi besar akan pintu ekonomi melalui investasi. Jika semua hal tersebut bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, Abdul mengatakan seperti sebuah pepatah dimana akan ada 2-3 pulau terlampau hanya dengan sekali dayung. Artinya akan banyak kepentingan yang bisa langsung selesai saat kedatangan Raja Salman tersebut.