Pemerintah Longgarkan Moratorium Hutan Untuk Instalasi Militer

Pemerintah berencana merevisi peraturan presiden 2017 tentang moratorium hutan untuk pembangunan pabrik militer.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan pada hari Rabu bahwa peraturan tersebut menetapkan bahwa izin baru untuk pembangunan di hutan primer dan lahan gambut hanya dapat dikeluarkan untuk pengembangan proyek strategis pemerintah, namun tidak jelas apakah perkembangan yang terkait dengan militer disertakan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah meminta agar peraturan tersebut direvisi.

“Menurut saya, permintaan itu masuk akal, karena hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan seperti membangun bandara militer di hutan juga merupakan proyek strategis,” katanya di Istana Kepresidenan, menambahkan bahwa dia akan mempelajari permintaan tersebut.

Peraturan moratorium hutan tersebut pertama kali dikeluarkan pada tahun 2011 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Telah diperpanjang setiap dua tahun, dengan perpanjangan terbaru yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juni tahun lalu.

“Saya akan mempelajari usulan revisi dengan tim saya,” kata Siti.

Untuk kepentingan nasional

Dengan merevisi moratorium hutan yang akan dibangun untuk pabrik dan basecamp militer, ini nantinya berguna untuk banyak hal. Pembangunan pabrik untuk kepentingan militer ini tentunya juga akan berdampak positif untuk kepentingan nasional.

Usulan ini mungkin nantinya akan menimbulkan pro dan kontra, karena hutan di Indonesia memang telah banyak mengalami kerusakan. Dengan digunakannya hutan jika disetujui untuk pembangunan pabrik militer bisa jadi menjadi kebijakan yang akan mendapat protes dari beberapa pihak.

Rencana revisi ini memang belum ditentukan apakah akan terjadi atau tidak, namun semoga saja apabila hal ini terealisasi, maka pembangunan markas militer ini akan berdampak positif bagi sektor militer dan keamanan nasional.